APBD 2018 Jabar Terserap 94,42 persen

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menyerap APBD 2018 sebanyak 94,42 persen. Capaian angka tersebut merupakan sejarah bagi tanah pasundan.  "Ini penyerapan anggaran terbesar sepanjang sejarah Jawa Barat dari sisi total angka absolut," ujar Iwa Karniwa.
Sekretaris Daerah Jawa Barat itu menuturkan dari total anggaran senilai Rp35 triliun, realisasinya mencapai Rp33,76 triliun. Bahkan, kata Iwa, realisasi belanja langsung mencapai 91,85 persen.

"Dari anggaran sebesar Rp 8,5 triliun, realisasi pelaksanaannya mencapai Rp 7,82 triliun," sebut Iwa.

Dengan begitu, lanjut Iwa, proses perencanaan Pemprov Jabar cukup baik.  Dengan mayoritas belanja langsung dianggarkan untuk sektor infrastruktur."Proses melalui perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dibantu Kejati, sehingga bisa dikawal dengan baik,” ujar Iwa.

Iwa menuturkan, untuk belanja pegawai anggaran sebesar Rp5,67 triliun terserap Rp 5,54 triliun atau sekitar 97,76 persen. Belanja subsidi, dari anggaran Rp 20 miliar, terealisasi sebesar 19,35 miliar atau sekitar 96,8 persen.

"Belanja hibah, dari Rp 9,4 triliun, terealisasi sebesar Rp 8,8 triliun atau sekitar 96,8 persen. Hibah paling besar adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk 7 juta siswa. BOS saja hampir Rp 8 triilun untuk SD, SMP, SMA, SMK,” jelasnya.

Sementara, kata Iwa, total belanja tidak langsung dari anggaran Rp27,15 triliun, realisasi sebesar Rp 25,85 triliun atau sebesar 95,21 persen. Dalam belanja langsung, Pemprov Jabar juga menggelontorkan dana untuk bantuan keuangan kabupaten/kota.

"Dalam penerapan di kabupaten/kota, digunakan untuk belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi," jelas dia.

Sementara untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov Jabar telah merekapitulasinya. Dari 54 OPD, Dinas Kesehatan menempati urutan terbawah dalam hal penyerapan anggaran.

"Untuk Dinkes Jabar, dari anggaran sebesar Rp 1,23 triliun, realisasi penyerapan sebesar RP 924 miliar atau 74,62 persen," kata Iwa.

Salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran Dinkes Jabar ialah gagal lelang proyek gedung rumah sakit provinsi di Pamengpeuk Garut.

Selain Dinkes, serapan anggaran rendah juga dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar. Dari anggaran sebesar Rp 221 miliar, realisasi penyerapan sebesar Rp 175,56 miliar atau sebesar 79,36 persen.

Selanjutnya yang masuk tiga terbawah dalam penyerapan anggaran adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat. "Dari anggaran sebesar Rp 37,573 miliar, realisasi anggaran sebesar Rp 32,76 miliar atau sekitar 87,30 persen," ucap orang nomor tiga di Jabar ini.

Iwa juga membeberkan posisi tiga teratas daya serap anggaran tertinggi adalah DPRD Jabar, Bappeda, dan Satpol PP. DPRD Jabar, dari anggaran sebesar Rp 87,03 miliar, realisasi penyerapan sebesar 86,78 miliar atau sebesar 99,73 persen. Bappeda, dari anggaran sebesar Rp 78,04 miliar, realisasi penyerapan sebesar 77,79 miliar atau sekitar 99,67 persen.

"Satpol PP, dari anggaran sebesar Rp 29,64 miliar, realisasi penyerapan sebesar 29,37 miliar atau sekitar 99,06 persen," bebernya.

Iwa menargetkan penyerapan anggaran tetap konsisten antara 93 persen sampai 95 persen di tahun 2019. “Kami direncanakan APBD kami Rp 37 triliun, jadi tetap koridor kami 93 sampai 95 persen," tutupnya.