Atasi Utang Kereta Cepat Whoosh, Prabowo Minta Menteri Cari Skema Terbaik

INILAHKORAN - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh. Arahan tersebut mencakup perhitungan detail nilai utang serta berbagai opsi penyelesaian yang paling realistis bagi pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, instruksi itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025) malam.

“Pak Presiden meminta agar semua pihak terkait, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara, menghitung kembali detailnya serta menyiapkan beberapa skenario, seperti perpanjangan masa pinjaman,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/10) malam.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prasetyo menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema paling ideal yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan pembayaran, tetapi juga peluang negosiasi perpanjangan waktu cicilan utang.

“Pemerintah sedang menghitung berbagai kemungkinan, termasuk meminta kelonggaran waktu pembayaran. Semua sedang dibahas untuk menemukan solusi terbaik,” katanya.

Tidak Hanya Fokus pada Proyek Whoosh

Prasetyo menambahkan, penyelesaian masalah transportasi nasional tidak berhenti pada proyek Whoosh saja. Pemerintah juga sedang berupaya membenahi sektor transportasi lain seperti kereta reguler, bus, dan kapal.

“Tidak hanya Whoosh. Semua moda transportasi sedang dievaluasi dan diperbaiki agar lebih efisien dan saling terintegrasi,” ucapnya.

Utang Rp116 Triliun Tidak Ditanggung APBN

Diketahui, beban utang proyek KCJB Whoosh mencapai sekitar Rp116 triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang tersebut.

Menurutnya, kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Utang Whoosh bukan beban negara. Itu tanggung jawab BUMN yang mengelola proyeknya,” jelas Purbaya.

Tim Indonesia Masih Bernegosiasi dengan Pihak China

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyebut negosiasi restrukturisasi utang dengan pihak China masih terus berlangsung.

“Kami akan segera berangkat lagi ke China untuk membahas syarat pinjaman, tenor, suku bunga, dan denominasi mata uang,” kata Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 23 Oktober 2025.