ATS Jabar Turun 32,37 Persen, Disdik Temukan 182 Ribu Data Siswa Bermasalah
Jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat turun 32,37 persen menjadi 437.984 anak. Disdik Jabar menemukan 182.609 data siswa residu yang perlu diperbaiki.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat penurunan jumlah anak tidak sekolah (ATS) sebanyak 209.620 orang sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS tersisa 437.984 anak atau turun 32,37 persen dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 647.604 anak.
Meski demikian, upaya menekan angka ATS di Jawa Barat belum sepenuhnya selesai. Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menemukan 182.609 data siswa yang masuk kategori residu dan masih membutuhkan perbaikan administrasi.
Jika seluruh data tersebut berhasil diperbaiki, jumlah ATS berpotensi berkurang menjadi 255.375 anak.
Kepala Disdik Jawa Barat Purwanto mengatakan, penanganan ATS dilakukan melalui sejumlah kebijakan. Upaya tersebut mencakup penambahan infrastruktur pendidikan, bantuan pembiayaan sekolah, hingga penelusuran anak yang belum mengakses pendidikan.
Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jabar membangun Unit Sekolah Baru (USB) di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru (UGB) di tiga lokasi selama 2026. Pembangunan tersebut tersebar di Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta.
Selain memperluas fasilitas sekolah, pemerintah juga menambah 203 ruang kelas baru di 102 sekolah. Rinciannya terdiri atas 114 ruang SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB.
"Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB," ujar Purwanto dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).
Program Jabar Sakola Alokasikan Rp211 Miliar
Di sektor bantuan pendidikan, Disdik Jabar menghadirkan Program Jabar Sakola (PJS) dengan alokasi anggaran Rp211 miliar. Program ini menyasar siswa SMA, SMK, dan SLB melalui empat skema bantuan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah.
Skema pertama adalah PJS Personal. Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga rentan kategori Desil 1 yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti seragam, buku, dan biaya transportasi.
Kedua, PJS Operasional berupa bantuan keringanan pembayaran SPP tahunan bagi siswa kelas XI dan XII di sekolah swasta yang berasal dari keluarga kategori Desil 1 dan 2. Khusus siswa SLB swasta, bantuan diberikan kepada seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan kategori desil ekonomi.
Ketiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Skema ini mencakup pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan subsidi SPP bulanan bagi siswa SMA/SMK swasta yang telah menjalin nota kesepahaman dengan Pemprov Jabar sejak pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Adapun skema keempat adalah PJS Mitra Industri. Program beasiswa penuh ini memberikan kesempatan kepada siswa terpilih untuk menempuh pendidikan selama tiga tahun di SMK Mitra Industri di Bekasi. Seluruh biaya pendidikan ditanggung hingga siswa lulus, dengan orientasi mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja.
Disdik Telusuri Penyebab Anak Tidak Sekolah
Pemprov Jabar juga membentuk tim penelusuran ATS hingga tingkat desa dan kelurahan. Tim tersebut melibatkan camat, kepala desa, serta lurah untuk mengidentifikasi anak yang tidak bersekolah sekaligus menggali penyebabnya.
Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan terdapat lima kelompok penyebab anak tidak mengakses pendidikan. Faktor sosial ekonomi menjadi salah satu persoalan utama, mulai dari keterbatasan biaya, jarak sekolah yang jauh, hingga kondisi anak yang menikah atau harus mengurus keluarga.
Selain itu, terdapat faktor lingkungan keluarga yang menganggap pendidikan tidak penting serta persoalan selama anak menjalani pendidikan, termasuk kasus peserta didik yang dikeluarkan sekolah.
Faktor kesehatan juga menjadi penyebab. Dalam pendataan tersebut, ditemukan anak yang meninggal dunia ketika masih tercatat sebagai siswa. Sementara itu, alasan lainnya mencakup anak yang pindah sekolah maupun telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat.
Pembenahan Dapodik Jadi Prioritas
Di luar berbagai program tersebut, Disdik Jabar kini memprioritaskan pembenahan data pokok pendidikan (Dapodik). Langkah ini diperlukan karena sebagian anak teridentifikasi sebagai ATS akibat ketidaksesuaian data administrasi, meskipun sebenarnya masih berstatus sebagai peserta didik.
Purwanto telah meminta operator sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah untuk memeriksa kembali identitas siswa. Data yang harus dipastikan kebenarannya meliputi nomor induk siswa nasional (NISN), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, hingga nama ibu kandung.
Kesalahan pencatatan identitas dapat menyebabkan siswa tidak teridentifikasi sebagai peserta didik aktif dalam sistem pendidikan. Akibatnya, mereka berpotensi masuk dalam pendataan anak tidak sekolah.
Guna mempercepat proses tersebut, Disdik Jabar meminta dinas pendidikan kabupaten/kota menginstruksikan operator SD dan SMP melakukan sinkronisasi data Dapodik dengan administrasi kependudukan. Instruksi serupa juga akan diterapkan pada operator SMA, SMK, dan SLB.
"Ini yang jadi agenda besar kita. Disdik kabupaten/kota perbaikan dapodik di sekolahnya. Operator sekolah tolong selesai dalam jangka waktu satu pekan ini," kata Purwanto.
Berdasarkan pendataan Disdik Jabar, sebanyak 182.609 siswa masuk kategori data residu dan membutuhkan perbaikan administrasi. Jika seluruh data tersebut berhasil diperbarui dan siswa kembali tercatat aktif dalam Dapodik, jumlah ATS yang semula 437.984 anak berpotensi berkurang menjadi 255.375 anak.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jabar Siska Gerfianti menyatakan kesiapannya mengerahkan kader untuk mendampingi keluarga yang membutuhkan perbaikan data kependudukan anak.
"Siap bantu urusan ini. Kader kami akan dampingi keluarga di lapangan untuk memperbaiki data anaknya di dapodik," pungkasnya.
Editor : Ahmad Sayuti

