Balon Bupati/Wakil Bupati Bandung yang Daftar ke Demokrat KBB Harus Punya Modal ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Sejumlah partai politik (Parpol) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai banyak diminati pendaftar bakal calon Bupati Bandung Barat yang berambisi maju pada Pilkada yang bakal dihelat pada 27 November 2024 mendatang.

Salah satu parpol yang kini disebut-sebut banyak dipilih menjadi kendaraan untuk mendapatkan rekomendasi para calon untuk maju pada Pilkada KBB 2024, yakni Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kendati begitu, partai yang dinahkodai Imam Tunggara ini menyebut bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Bandung Barat  yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat  KBB harus siap secara intelektual dan juga finansial.

Imam menjelaskan, mereka harus menyiapkan logostik untuk biaya saksi dan juga lembaga survei untuk melihat elektabilitas. Termasuk, popularitas sebagai acuan sebelum rekomendasi diturunkan oleh DPP. 

"Bakal calon Bupati/wakil Bupati dari Demokrat harus siap menang dan siap isi tas (logistik) juga, karena balon juga harus menjalani survei," jelas Ketua DPC Partai Demokrat KBB ini.

Biaya survei tersebut, terang Imam, memang tidak murah dan diperkirakan antara Rp100 juta sampai Rp200 juta. 

"Karena angkanya cukup besar, nantinya bakal dibebankan secara bersamaan kepada para bakal calon yang secara resmi telah menyerahkan berkas pendaftaran," terangnya.

Menurutnya, memang banyak lembaga survei, namun saran dari DPP mengambil lembaga survei yang kredibel dan tergabung dalam asosiasi lembaga survei. 

Dengan begitu, bisa secara objektif menilai elektabilitas, akuntabilitas serta intensitas bakal calon.

"Biaya survei memang lumayan mahal karena kami mengambil lembaga survei yang tergabung dalam asosiasi resmi," ucapnya.

"Ada lembaga survei yang menawarkan harga Rp 50 juta, namun kami ingin yang kredibel," tuturnya. 

Imam menambahkan, survei yang dilaksanakan tersebut, untuk mengetahui keseriusan para balon untuk maju dari partainya. 

"Selain itu Partai Demokrat KBB ingin mencari figur kuat yang bisa memenangkan pertarungan politik dan menempatkan figur nomor satu di eksekutif," sebutnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KBB Pither Djuandis menambahkan perlunya balon Bupati/wakil Bupati memiliki dukungan finansial yang kuat karena Pilkada membutuhkan biaya. Salah satu yang krusial adalah biaya saksi untuk pengawalan suara di TPS supaya tidak hilang. 

"Kekuatan finansial itu untuk mendukung biaya saksi, kalau di Pileg kemarin ada sebanyak 5.088 TPS tapi di Pilkada jumlah TPS-nya sekitar 3.800," sebutnya. 

Tercatat, sejauh ini ada 10 balon yang mengambil berkas pendaftaran ke Partai Demokrat namun yang mengembalikan berkas hanya 6 balon. 

Mereka yang sudah mengembalikan berkas, antara lain Yanto "Steve Ewon", Dansah Widansyah, Asep Ilyas, Aas Mohamad Asor, Gagan, dan terakhir Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latif. *** (agus satia negara)