Keuangan Pemkab Bandung Barat Babak Belur, Hengky Punya Jurus Jitu
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengeluhkan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengeluhkan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan.
Pasalnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalami penurunan keuangan yang cukup drastis selama dua tahun ke belakang.
"Tahun ini bisa di bilang babak belur. Kemaren saya diskusi dengan anggota DPR RI H. Said Abdullah bahwa memang kondisi saat ini babak belur dan yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya ekonomi bangkit, dan PAD dapat meningkat kembali," katanya.
Ia menyebut, pihaknya bakal melakukan rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membahas terkait pembangunan di KBB, terlebih di wilayah selatan.
"Mudah-mudahan KBB bisa kondusif, tentu bertahap kita fokus dulu jalan selatan yang bolong, dan perlu bertahap kalau ingin di bereskan tentu butuh waktu 1 sampai 2 tahun," sebutnya.
Ia mengaku, pihaknya bakal terus meramu agar pembangunan di KBB bisa sinergi pendanaanya, mengingat dana yang dikeluarkan Pemda bukan bersumber dari APBD.
"Salah satunya seperti rencana pelaksanaan groundbreaking jalan alternatif dari Kota Baru Parahyangan-Cipatat dan menggunakan dana dari Kota Baru Parahyangan," ujarnya.
Kendati begitu, lanjut dia, ada juga sebagian anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan alternatif itu dikeluarkan oleh Pemda KBB.
Ia menyebut, pihaknya bakal terus menggandeng dan mengajak pihak ketiga perusahaan untuk membangun Bandung Barat.
"Insyaallah di minggu ini sudah mulai bisa berjalan," ujarnya.
Ia menambahkan, jika memungkinkan pembangunan akan dimulai pada 22 Februari 2022, sekaligus pelaksanaan groundbreaking di Alun-alun Cililin.
Termasuk, sambung dia, pihaknya mempersiapkan dan memanggil pihak ketiga untuk memastikan komitmennya terkait target waktu penyelesaiannya.
"Kalau lewat dari target maka akan didenda sesuai prosedur. Seharusnya tiga bulan harus sudah rampung," tandasnya. ***(agus satia negara).
Editor : inilahkoran
