Pembayaran TPP Nunggak Hingga 3 Bulan, ASN Pemkab Cirebon Meradang
para ASN di lingkungan Pemkab Cirebon mengeluhkan belum cairnya TPP sejak Januari 2022 padahal mereka sangat membutuhkannya
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cirebon - ASN Pemkab Cirebon mengeluhkan belum cairnya TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Bahkan TPP tersebut belum cair dari Januari sampai bulan Maret ini.
Para ASN Pemkab Cirebon juga mengeluh, karena TPP bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
"Saya sangat mengharap TPP bisa secepatnya cair. Lumayanlah kan tiga bulan belum cair. Kebutuhan banyak, anak anak juga butuh biaya untuk sekolah. Mudah-mudahan bulan Maret ini bisa cair," kata salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya, Senin 7 Maret 2022.
ASN lainnya mengaku, adanya TPP memang sangat membantu untuk kelangsungan kebutuhan hidup sehari-hari. Pasalnya, gaji tiap bulan yang diterimanya, sudah tidak utuh lagi karena sudah dipotong hutang Bank. Satu-satunya harapan, dari TPP karena nilainya juga cukup lumayan. Apalagi, saat ini belum cair selama tiga bulan.
Baca Juga: Soal Isu Kopi Mengandung Paracetamol, Dinkes Ingatkan Warga Teliti Saat Konsumsi Makanan dan Minuman
"Mudah mudahan cairnya tidak dicicil dan langsung bisa cair tiga bulan. Masalahnya saya harus mengencangkan ikat pinggang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," ungkapnya.
Sementara itu, Sekban Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Suratmo mengaku, memang TPP belum cair hampir di seluruh Pemkab/Pemkot dan Provinsi se Indonesia. Persoalannya, karena saat ini pencairan TPP tidak sesederhana seperti yang dibayangkan.
"Harus ada persetujuan Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Harus ada proses validasi dari Kementerian keuangan yang kaitannya ada regulasi edaran komponen penyusunan TPP," ucap Suratmo.
Menurutnya, validasi data dan kesesuaian pemberiaan TPP, disesuaikan dengan dengan kondisi Fiskal daerah itu sendiri. Setiap daerah, dipastikan proforsinya akan berbeda, karena tergantung Fiskal daerah masing-masing.
Baca Juga: Aset Mewah Indra Kenz Mulai Disita Polisi Hari Ini
Namun, untuk Kabupaten Cirebon sendiri, termasuk Kabupaten yang Fiskalnya cukup tinggi.
"Ini ada batas maksimalnya karena ada beberapa komponen penilaian, seperti nilai OPPD, dan nilai LKD. Walaupun ini anggaran APBD, tapi daerah tidak seenaknya melakukan perhitungan. Jadi perhitungan diatur Kementerian keuangan," paparnya.
Suratmo menambahkan, setiap bulannya, Pemkab Cirebon menyiapkan TPP dengan jumlah sekitar Rp23 miliar. Nilai sebesar itu, dibagikan kepada 12 ribu ASN lebih, dengan berbagai golongan. Namun dirinya belum bisa memastikan, kapan TPP akan bisa dicairkan.
"Kalau cair sekaligus atau tidaknya, menunggu edaran kementerian keuangan saja. Apakah cair satu bulan dulu, atau bisa cair seluruhnya selama tiga bulan," tukasnya. (maman suharman)
Editor : inilahkoran


