Baru 12 Daerah di Jabar Punya Satgas MBG, Pemprov Target Rampung Pekan Ini
Pemprov Jabar mendorong seluruh pemerintahan kabupaten/kota segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan program makanan bergizi gratis (MBG), untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar mendorong seluruh pemerintahan kabupaten/kota segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan program makanan bergizi gratis (MBG), untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengungkapkan, hingga saat ini dari 27 kabupaten/kota se-Jabar baru 12 daerah yang telah memiliki Satgas MBG.
“Saya umumkan, provinsi sudah ya dibentuk Satgas, kemudian yang sudah Pangandaran, Banjar, Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang. Sisanya belum,” ujar Herman dikutip Jumat 10 Oktober 2025.
Menurut Herman, Satgas MBG memiliki peran strategis dalam mengawal agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai standar penyediaan makanan sehat dan aman.
“Kan ada beberapa masukan dari Pak Gubernur antara lain perlunya kanal pengaduan, sehingga penerima manfaat bisa langsung mengadu kalau ada kendala, ada persoalan,” katanya.
Ia menegaskan, pembentukan Satgas harus segera dilakukan agar pengawasan di lapangan lebih terstruktur dan pelaksanaan MBG dapat berjalan tanpa hambatan.
“Dari 27 kabupaten/kota baru 12 yang sudah membuat Satgas. Kami targetkan ya dalam satu minggu ke depan semua kabupaten kota sisanya harus punya Satgas,” ucapnya.
Herman menambahkan, meskipun MBG merupakan program nasional, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberhasilannya di lapangan.
“Karena yang mendapatkan manfaat dari MBG kan anak-anak kita. Jadi, ini tanggung jawab kita juga, tidak boleh ragu-ragu. Harus didukung penuh dan harus diakselerasi proses sertifikasinya, agar anak-anak kita mendapatkan yang terbaik,” katanya.
Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Karena prinsip dasar dari Pak Gubernur ya untuk MBG ini harus lancar dan keselamatan, kesehatan anak-anak itu yang utama,” tandasnya.
Editor : Doni Ramdhani


