Infrastruktur Jabar Maju Tapi Pengangguran Tinggi, Dedi Ungkap Persoalan Besarnya

INILAHKORAN.ID - Kemajuan pembangunan infrastruktur di Jabar belum berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Kondisi tersebut menjadi sorotan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menilai pembangunan fisik harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dedi Muluyadi menyebut, infrastruktur tidak boleh berhenti hanya sebagai simbol kemajuan daerah. Keberadaan jalan, jaringan energi, hingga fasilitas pendukung lainnya harus mampu menciptakan peluang kerja dan menggerakkan roda ekonomi.

"Banyak yang menyampaikan bahwa di Jabar pembangunan infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi angka penganggurannya masih tinggi," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sejatinya memiliki efek berantai terhadap perekonomian. Saat proyek berjalan, banyak sektor ikut bergerak, mulai dari tenaga konstruksi, jasa transportasi, pemasok material, hingga tenaga profesional.

"Ini juga melahirkan perputaran ekonomi. Ada sopir, ada kuli, ada tukang, ada arsitek, ada perencana, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya infrastruktur maka investasi akan mudah," ucapnya.

Dedi mengatakan, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan infrastruktur tersebut mampu menarik investasi, yang kemudian membuka lapangan kerja baru.

Dia menjelaskan, investor akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sebelum menanamkan modal. Faktor seperti akses jalan, ketersediaan listrik, konektivitas telekomunikasi, jaringan gas, hingga air bersih menjadi penentu masuknya dunia usaha.

"Karena investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi. Nah ini akan menumbuhkan investasi. Dengan adanya investasi maka orang akan bekerja," katanya.

Namun, Dedi mengingatkan jika masuknya investasi harus dibarengi kesiapan tenaga kerja lokal. Jika masyarakat tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri, maka peluang kerja yang tersedia berpotensi justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Sebab itu, pemerintah daerah harus membangun sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan industri. Sekolah tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap masuk dunia kerja.

"Agar industri itu memiliki keberpihakan pada lingkungan karena lingkungannya, para pekerjanya berasal dari lingkungan. Dan caranya bersekolah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan industri," paparnya.

Sisi lain, Dedi mengungkap tantangan lain yang kini dihadapi sektor industri, khususnya industri padat karya. Kenaikan biaya tenaga kerja dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempertahankan lokasi produksi.

"Sehingga kenaikan kesejahteraan melalui peningkatan upah seringkali berdampak pada apa? Beberapa industri padat karya pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang pindah ke luar negeri, ke Vietnam. Ini juga problem, sehingga kita harus membangun keseimbangan," ungkapnya.

Dedi menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja tidak bisa hanya diukur dari besaran upah. Pemerintah juga harus mampu menekan biaya hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang terjangkau.

Menurutnya, akses pendidikan, listrik, air bersih, dan transportasi publik menjadi faktor penting agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak habis untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Yang menjadi problem adalah meningkatnya pendapatan tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengeluaran. Ini yang menjadi problem hari ini. Ini juga PR kita bersama yang harus diselesaikan secara bijak dan berpikirnya," tandasnya.