Baru 32 Persen, Camat Pangenan Siapkan Reward bagi Desa yang Lunas PBB Tepat Waktu

INILAHKORAN.ID - Aparat Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon menyiapkan program penghargaan bagi desa yang berhasil melunasi target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB yang hingga pertengahan tahun 2026 realisasinya baru mencapai 32 persen.

Camat Pangenan Baihaqi mengatakan, capaian tersebut masih jauh dari target tahapan yang seharusnya telah menembus sedikitnya 50 persen. Menurutnya, PBB merupakan salah satu penyumbang utama PAD yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

"Salah satu sumber utama APBD berasal dari peningkatan PAD, dan penyumbang terbesarnya datang dari sektor PBB. Namun capaian saat ini masih jauh dari yang diharapkan," ujar Baihaqi, Jumat (17/7/2026).

Untuk memacu kinerja pemerintahan desa, Kecamatan Pangenan memberikan apresiasi kepada desa yang mampu melunasi PBB hingga 100 persen maupun desa dengan nilai setoran tertinggi.

"Kami sediakan hadiah bagi desa yang mencapai pelunasan 100 persen maupun yang menyetorkan jumlah tertinggi," ungkapnya.

Baihaqi menjelaskan, secara aturan pembayaran PBB masih dapat dilakukan hingga akhir tahun berjalan. Meski demikian, pihaknya mengimbau masyarakat agar melunasi kewajibannya sebelum Oktober 2026.

"Sampai akhir tahun pun masih kami layani. Namun bagi masyarakat yang akan mengurus peralihan hak atas tanah, tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya wajib dilunasi terlebih dahulu," jelasnya.

Dia mengungkapkan, capaian PBB Kecamatan Pangenan pada tahun lalu juga masih berada di bawah rata-rata Kabupaten Cirebon. Dari target yang ditetapkan, Kabupaten Cirebon mampu mencapai realisasi 91 persen, sedangkan Kecamatan Pangenan hanya mencapai 69 persen.

"Target kami minimal tahun ini bisa menyamai capaian rata-rata kabupaten," akunya.

Di sisi lain, Baihaqi mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penagihan PBB, seperti pemilik objek pajak yang tidak diketahui keberadaannya, rumah kosong, NOP atau SPPT ganda, hingga status tanah desa. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai potensi penyalahgunaan uang setoran pajak oleh oknum petugas.

"Masalah lain yang sangat kami soroti adalah oknum petugas yang menyalahgunakan uang setoran pajak. Hal ini akan kami cegah sekuat tenaga," ungkapnya.

Baihaqi mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran membayar pajak karena seluruh penerimaan PBB akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

"Pajak menjadi sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Jika penyetorannya maksimal, pembangunan akan berjalan lancar. Mari taat membayar pajak demi kemajuan bersama," pungkasnya.