Belanja Modal Pemprov Jabar Naik Hingga 172,78 Persen di RAPBD Perubahan 2025
Belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat diproyeksikan naik hingga 172,78 persen, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat diproyeksikan naik hingga 172,78 persen, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025.
Dalam nota pengantar Raperda yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar Senin 11 Agustus 2025, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyampaikan, banyak perubahan yang diajukan karena beberapa sebab. Salah satunya karena pertimbangan realisasi di pergeseran APBD murni 2025.
Pendapatan daerah juga diproyeksikan naik, dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun atau naik Rp1,16 triliun. Rinciannya, belanja operasi turun dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun. Kemudian belanja modal naik drastis, dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun atau naik 172,78 persen.
"Sementara untuk belanja tidak terduga turun dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar dan belanja transfer turun dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun," kata Erwan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menjelaskan, kenaikan belanja modal terdistribusi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Terutama di Dinas BMPR, terkait dengan pembangunan jalan jembatan. Kemudian di Disdik untuk rehabilitasi ruang kelas, kemudian ruang kelas baru, termasuk unit sekolah baru. Ada juga di dinas kesehatan, di dinas perhubungan dan beberapa dinas lain," ucapnya.
Soal realisasi belanja di pergeseran APBD Murni 2025 yang disorot terbilang kecil, Sekda Herman menjelaskan hingga Juli 2025 kemarin, realisasi belanja yang sudah dilakukan Pemprov Jabar telah menembus 45,65 persen.
Diharapkan Sekda Herman, realisasi belanja Pemprov Jabar pada pergeseran APBD Murni 2025 ini dapat mencapai 60 persen.
"Itu on the track. Tapi kami sedang pacu terus, agar secepatnya bisa menembus 60 persen," kata dia.
Dia melanjutkan, sejumlah rencana disiapkan dalam menyerap anggaran belanja. Termasuk belanja dalam pengadaan barang dan jasa.
"Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD, termasuk pengadaan barang jasanya. Walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6, kami dorong untuk melakukan lelang cepat. Kami sedang berikhtiar untuk jabar istimewa," tandasnya.***
Editor : JakaPermana
