Benjamin Paulus Octavianus Tinjau Dapur SPPG Gegerkalong, 36,7 Juta Jiwa Siswa Sudah Terima MBG

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus meninjau, dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Gegerkalong, Kota Bandung sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan keamanan dan mutu program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah.

Dalam kunjungannya, Wamenkes menilai langsung kesiapan operasional dapur mulai dari alur pengolahan makanan hingga sistem pencatatan khusus untuk siswa yang memiliki alergi. Menurutnya, dapur SPPG Gegerkalong telah menunjukkan standar yang baik, terutama dalam sistem pemilahan makanan bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

"Kita mau lihat kesiapannya. Dari mulai makanan datang, cara penyimpanan, pemotongan, proses memasak sampai pencucian food tray. Semua harus sesuai aturan agar tidak ada risiko keracunan," kata Benjamin Paulus Octavianus, Selasa 21 Oktober 2025.

Menurutnya, program MBG sendiri telah menjangkau 36,7 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Meski demikian, Wamenkes menegaskan peningkatan cakupan tidak boleh mengorbankan mutu layanan.

“Dari 514 kabupaten/kota, kasus keracunan hanya ditemukan di 112 titik. Artinya, sebagian besar daerah menjalankan program ini dengan baik,” ucapnya.

SPPG Gegerkalong menjadi salah satu contoh SPPG baru yang berhasil menyesuaikan diri dengan cepat. Bahkan, ia mengaku terkesan karena sudah ada sistem deteksi alergi makanan yang diterapkan secara langsung. Anak-anak yang memiliki alergi akan langsung disiapkan menu khusus oleh tim gizi.

“Ini luar biasa. Artinya ahli gizi di sini benar-benar bertanggung jawab,” ujar dia.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa peningkatan jumlah SPPG dari 2.000 menjadi 9.000 dalam waktu singkat bukan tanpa tantangan. Banyak dapur baru yang belum memiliki tenaga ahli atau pengalaman dalam industri penyediaan makanan massal.

“Kita tidak bisa memaksa semua langsung siap. Kalau belum lolos verifikasi dari Dinas Kesehatan, maka SPPG tidak boleh melayani. Ini demi keamanan anak-anak,” tegasnya.

Hingga saat ini, sebanyak 428 SPPG telah mengantongi sertifikasi kelayakan operasional berdasarkan hasil uji laboratorium. Sementara itu, sekitar 2.500 lainnya tengah dalam proses pemeriksaan dan menunggu hasil lab resmi keluar.

Ia juga mengungkapkan, sebagian daerah belum menerima layanan MBG bukan karena kekurangan anggaran. Melainkan karena pemerintah lebih mengutamakan kesiapan fasilitas. Ia berharap, masyarakat bersabar dan memahami bahwa mutu layanan adalah prioritas utama.

“Bayangkan saja, menyediakan makanan untuk 3.000 anak itu tidak mudah, meskipun anggarannya ada. Harus realistis,” ujar dia.

Benjamin menambahkan, program MBG merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan mencegah stunting. Pemerintah menargetkan seluruh siswa di Indonesia dapat menerima manfaat ini secara bertahap, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan di setiap titik distribusi.