Berantas Mental Miskin dan Ketergantungan Bansos, Dinsos Cimahi Bangun Kampung Wisata

INILAHKORAN.ID - Pemkot Cimahi tak lagi sekadar menyalurkan bansos semata untuk mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial mengubah total strateginya.

Melalui pendekatan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, Dinsos sekaligus menyoroti masalah pelik yang selama ini jadi masalah utamanya, yakni kemiskinan kultural atau pola pikir warga yang masih mengandalkan uluran tangan negara.

"Strategi ini diambil seiring makin ketatnya sistem pendataan nasional yang tak lagi membiarkan penanganan bersifat serampangan," kata Kepala Dinsos Kota Cimahi Totong Solehudin, Selasa (2/6/2026).

Totong menjelaskan, arahan Wali Kota tegas mengubah cara kerja pihaknya, jika dulu penanganan hanya fokus menekan pengeluaran warga lewat bantuan, kini Dinsos bergerak bersama Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) untuk merancang ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Dia menyebut, konsep unggulan yang tengah dimatangkan adalah pembangunan 'Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Destinasi Wisata'. Model ini dirancang agar warga tidak sekadar menerima bantuan, namun memiliki usaha dan sumber penghasilan sendiri yang bisa dinikmati jangka panjang.

"Kalau tadinya mereka kerja serabutan, sekarang kita punya kesepakatan bersama sesuai arahan Wali Kota. Dinsos dan Dispangtan bahas bagaimana caranya warga punya ketahanan pangan, tapi juga bernilai ekonomi," sebutnya.

"Konsepnya Kampung Sosial, di mana masyarakat bisa berproduksi dan lingkungannya jadi daya tarik wisata, sehingga mereka punya pendapatan tambahan yang stabil, tidak cuma menunggu bantuan," imbuhnya.

Kendati demikian, Totong mengungkapkan, di balik upaya pembangunan ekonomi tersebut, tantangan terberat justru datang dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

Ia menyebut, ada fenomena unik namun cukup meresahkan yang ditemukan saat proses pendataan lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Dari 39 variabel penilaian yang menentukan kelompok desil kesejahteraan, indikator kepemilikan aset. Kami menemukan fakta adanya warga yang sengaja menyembunyikan aset demi dianggap miskin agar tetap dapat bantuan," terangnya.

Totong menyebut, variabel penilaian itu jelas, salah satunya kepemilikan aset, seperti memiliki motor, mobil, kulkas, atau barang elektronik lainnya.

Secara logika, tidak mungkin orang punya barang-barang itu kalau sama sekali tidak mampu. Namun, di lapangan ada fenomena mentalitas miskin.

"Saat didata, mereka mengaku, 'Oh itu motor bukan punya saya, cuma nitip di sini saja'. Padahal jelas-jelas asetnya milik sendiri. Ini manipulasi persepsi yang sangat merugikan," ungkapnya.

Tak cuma itu, masalah kian terasa rumit tatkala status penerima bantuan sosial atau Program Keluarga Harapan (PKH) dihentikan lantaran data menunjukkan ekonomi mereka sudah membaik.

Namun, alih-alih bangga sudah mandiri, sejumlah warga malah mengajukan keberatan dan protes keras. Bagi pihaknya, ini bukti nyata adanya kemiskinan kultural yang akut dimana pola pikir bantuan negara merupakan hak mutlak yang harus didapatkan terus-menerus, bukan bantuan sementara saat sulit.

"Begitu bantuan berhenti karena data sudah layak lepas, mereka marah dan bertanya kenapa tidak dapat lagi. Inilah yang kita sebut kemiskinan kultural, yang harus diubah habis-habisan," paparnya.

"Selama pola pikirnya masih ingin diberi terus, kemiskinan itu susah hilang. Bantuan sosial itu sifatnya sementara, untuk menolong saat susah, bukan untuk dinikmati selamanya," imbuhnya.