Berlomba Mengejar Cuan di bank bjb

DAERAH-daerah berlomba menambah modal di bank bjb. Cuan tiap tahun menggiurkan mereka.

Sebulan lalu, tepatnya 220 Januari 2022, saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, baru di angka Rp1.305 perlembar. Sebulan kemudian, 18 Februari 2022, nilai selembar saham berkode BJBR itu melonjak jadi Rp1.395.

Hanya dalam sebulan, harga BJBR naik hingga 6,90%. Angka tersebut termasuk paling tinggi di antara emiten di Bursa Efek Indonesia. Bandingkan dengan saham Bank Jatim (BJTM) yang naik hanya 1,33%.

Aksi korporasi bank bjb memang selalu memikat. Analis RHB Sekuritas, Andrew Wijaya, bahkan memperhitungkan target BJBR bisa di angka Rp1.900. Artinya, hingga angka tersebut, BJBR tetap layak beli.

Baca Juga: Rasio NPL Rendah, OJK Acungi Jempol Kinerja Kredit Mesra bank bjb

Performa bank bjb memang berkilau. Tatkala perbankan lain kesulitan mengembangkan kinerja di tengah pandemi, bank bjb bisa lolos. Dengan upaya yang lebih keras, mereka bahkan masih bisa membuat senyum para pemegang saham. Masih bisa membagikan dividen.

Inilah yang membuat para pemegang saham, utamanya pemerintah daerah di Jawa Barat, tak segan-segan menggelontorkan dana sebagai penyertaan modal. Termasuk saat ini, ketika bank bjb hendak menggelar right issue. Rerata tak hendak porsi saham mereka tergerus karena bank bjb membutuhkan tambahan modal untuk aksi pengembangan yang lebih besar.

Salah satunya Pemerintah Kabupaten Bandung. Di luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bandung termasuk salah satu pemegang saham yang signifikan. Mereka pun sudah menyiapkan dana untuk mempertahankan porsi saham. Nilainya sekitar Rp68 miliar.

Baca Juga: bank bjb Bangun Ekosistem Digital Lebih Masif untuk Memudahkan Nasabah

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita, mengatakan penambahan modal tersebut memang diperuntukan bagi Pemkab Bandung sebagai pemegang saham terbesar kedua di bank bjb.

Saat ini, sebutnya, ada peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal perubahan kelas saham. Aturan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian nilai modal untuk pemegang saham.

Di atas semua itu, adalah cuan yang menjadi impian. Faktanya, selama ini bank bjb termasuk sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang signifikan. Itu didapat dari pembagian dividen setiap tahunnya.

“Berdasarkan hasil kajian akademis bidang ekonomi soal budget investasi Pemkab Bandung, ada peluang yang bagus. Dengan adanya penambahan modal ini, estimasi kenaikan dividennya cukup signifikan, yakni sekitar Rp70 miliar lebih, hampir Rp80 miliar,” kata Praniko di Soreang.

Baca Juga: RHB Sekuritas Proyeksikan Kinerja bank bjb Semakin Solid dan Pertumbuhan Kredit Makin Kuat

Hal serupa dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Meski jadi salah satu daerah dengan saham terkecil, Kota Bogor tak mau ketinggalan. Mereka tak ingin dividen yang diterima jadi berkurang.

“Tahun 2020, kami dapat Rp4,17 miliar. Tahun lalu naik jadi Rp4,47 miliar,” kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Evandy Dahni. Artinya, ada kenaikan dividen sekitar Rp300 juta, setara 7%.

Itu sebabnya, Pemkot Bogor merasa wajib mempertahankan kepemilikan porsi saham tersebut. Mereka pun mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT Bank Jabar Banten (bjb) pada akhir tahun 2021 lalu. Perda itu mengatur Pemkot Bogor akan menggelontorkan dana sebesar Rp7.030.537.600 untuk menjaga prosentase saham.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim memaparkan saham itu nilainya fluktuatif. Secara keseluruhan Pemkot Bogor harus mempertahankan kepemilikan saham di bank bjb.

Baca Juga: Kota Bogor Raih Dividen Rp4 Miliar dari bank bjb

“Intinya Pemkot Bogor ingin nilai saham bertambah. Karena dividen bagus ke Pemkot Bogor. Keuntungannya dari dividen,” ungkap Dedie.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto pun berterima kasih kepada DPRD yang menyetujui Raperda PMP kepada bank bjb menjadi perda. “Pemkot Bogor perlu mempertahankan prosentase kepemilikan saham sebesar 0,48% dari keseluruhan modal, dengan besaran sesuai harga saham yang berlaku yakni paling banyak sejumlah Rp7 miliar. Pemenuhan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ketersediaan pasar dan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan perundangan,” bebernya.

Bima berharap dengan ditetapkannya Perda ini menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

Pun DPRD Kota Cirebon telah merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Cirebon kepada bank bjb. DPRD menyetujui penyertaan modal Pemkot Cirebon yang dialokasikan sejumlah Rp5,7 miliar.

Baca Juga: DPRD Jabar Dukung Penuh Keinginan Bank BJB Buka Cabang di DIY

“Rencananya, hingga 2023 nanti, Pemkot Cirebon menargetkan penyertaan modal kepada bank bjb lebih dari Rp11,5 miliar,” kata anggota DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani.

Tidak hanya dividen yang diincar pemerintah daerah. Mereka juga berterima kasih karena menjadi wilayah persebaran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bank bjb.

Praniko, misalnya, menjelaskan rata-rata setiap tahun dana CSR bank bjb yang digelontorkan ke Kabupaten Bandung mencapai Rp7 miliar. Dana tersebut memang tak masuk pendapatan asli daerah (PAD), tapi sangat membantu menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat setempat.

Harapan-harapan pemerintah daerah itu sangat beralasan. Pasalnya, kinerja bank bjb, misalnya sepanjang 2021, terhitung moncer. Mereka mampu mengembangkan bank bjb sebagai salah satu bank papan atas di Tanah Air.

Baca Juga: Bank Bjb Genjot Ragam Inovasi Digital Jelang Right Issue

Menurut Andrey Wijaya, inovasi yang dilakukan bank bjb dengan pengembangan digital, diyakini akan memperkuat kinerja. Selain itu, jaringan luas, layanan perbankan yang lengkap, hingga kolaborasi dengan perbankan dan startup, bakal membuat kinerja bank bjb lebih solid. (*)