Bey Machmudin Merasa Berat, Masjid Al Jabbar Dijadikan BLUD

INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku agak cukup berat, bila pengelolaan Masjid Raya Al Jabbar dialihkan dan dikelola Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Bey mengatakan, cukup riskan bila Masjid Raya Al Jabbar djkelola BLUD. Utamanya dalam memastikan pelayanan kepada para pengunjung.

Dia mengatakan, meski setiap tahunnya Masjid Raya Al Jabbar menyedot APBD mencapai Rp42 miliar untuk pemeliharaan, setidaknya kondisi masjid tersebut terawat.

Sementara bila dikelola BLUD, tidak ada jaminan nanti layanan di Masjid Al Jabbar akan berjalan maksimal, karena tidak lagi mendapatkan sokongan anggaran yang optimal dari APBD.

"Seperti kemarin, kita lagi rame Al Jabbar, diusulkan jadi BLUD. Itu berkurang dari APBD. Bagaimana pelayanan disana? Nanti kumuh, disalahkan lagi. Lantai licin, jatuh terpeleset dan sebagainya, karena uang berkurang," kata Bey saat memberikan arahan bagi ASN, yang mengikuti pelatihan kelayakan investasi dan manajemen risiko di Kota Bandung baru-baru ini.

Dia mengatakan, segala sesuatu harus dipertimbangkan secara matang, meski memiliki tujuan baik untuk efisiensi. Sebab jangan sampai kata dia, kebijakan yang diambil, memberi ekses negatif.

"Pikirkan secara matang, jangan asal bicara," ucapnya.

Bey pun mendukung dengan keikutsertaan ASN di lingkungan Pemprov Jabar dalam pelatihan, khususnya manajemen risiko. Dimana menurutnya, nanti dapat digunakan dalam membuat atau menghapus suatu kebijakan.

"Belajar manajemen risiko memang di keuangan tapi bisa di konversi ke bidang lain. Semuanya bisa dihitung. Kebijakan ini diambil, risikonya apa, ditinggalkan risikonya apa? Ada kebijakan, dikaji oleh yang sudah belajar manajemen risiko," kata dia.

Sehingga diharapkan, ketika mengambil kebijakan kelak, tidak sembarangan. Sehingga memberi dampak yang baik bagi masyarakat Jawa Barat.

"Pandangan kita lebih lengkap lagi. Tidak asal ambil kebijakan karena populer, karena desakan di medsos. Ada dasar yang diambil. Kebijakan kan jangka panjang, tidak hanya sesaat. Menenuhi kepentingan tertentu, tapi pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (Yuliantono)