Setuju Masjid Al Jabbar Jadi BLUD, Bey Machmudin Bakal Lakukan Kajian

INILAHKORAN, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyambut baik dan setuju, terhadap usulan agar Masjid Al Jabbar dijadikan dan dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Namun diakuinya, untuk menuju BLUD harus melalui kajian empiris supaya memberi dampak positif bagi masyarakat.

"Ya, kami sangat mendukung kalau menjadi BLUD. Tapi kan kalau BLUD itu harus ada kajian dulu, kajian itu bagaimana dampak pada masyarakat," ujar Bey di DPRD Jabar, Kamis 6 Februari 2025.

Sebab, bila nanti dikelola BLUD maka harus ada pemasukan dan dilakukan pengembangan di kawasan Masjid Al Jabbar.

"Apakah masyarakat mau menerimanya atau BLUD itu kawasan sekitar dikembangkan lagi menjadi misalnya kawasan religi seperti itu," ucapnya.

Sejatinya Pemprov Jabar kata dia, sangat mendukung karena ke depan, tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya perawatan.

"Nanti kan artinya kalau sudah menjadi BLUD, anggaran di pemerintah kan berkurang atau malah stop. Nah, apakah bisa mampu meliharanya, jangan sampai terbengkalai. Jadi kita harus berpikir jernih, duduk bersama, bagaimana ini kajiannya," kata dia.

"Tapi jangan menjadi lebih rendah Standar pelayanannya itu," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jabar membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan Masjid Raya Al Jabbar. Sebab, biaya perawatan Masjid Al Jabbar setiap bulannya mencapai Rp. 42 miliar. 

"Evaluasi saya soal pembiayaan pemeliharaan yang perbulan Rp42 miliar ini kan sangat membebani APBD, di sisi lain kita harus fokus ke prioritas pembangunan infrastruktur, ruang kelas baru masalah pangan dan lain sebagainnya," ujar Ono.

Melalui BLUD, kata Ono, nantinya pengelolaan Masjid Al Jabbar ini dapat dilakukan secara mandiri. Terlebih nantinya bisa dijadikan sebagai objek wisata religi andalan Jabar.

"Sehingga ke depan menurut saya, al jabbar di BLUD saja. Biar mereka secara mandiri mengelola Al Jabbar sebagai tempat ibadah, sebagai wisata religi dan bisa membangkitkan UMKM di wilayah sekitarnya. Jangan lagi membebankan APBD Jabar," ucapnya. 

Menurutnya, Masjid Al Jabbar yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, tidak diperhitungkan sampai ke perawatan dan hanya fokus pada infrastruktur yang ikonik.

"Catatan saya bahwa pemerintahan Ridwan Kamil itu hanya mampu membangun bangunan yang ikonik, yang megah yang wah tapi belum sampai pada wilayah bagaimana pemeliharaan, bagaimana pengelolaan," katanya. 

Kondisi ini, kata dia, sangat tidak adil untuk masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat lainnya dari program-program Pemerintah Provinsi. 

"Tidak fair juga bagi rakyat jika APBD terus menerus dialokasikan ke Al Jabbar dan bangunan lain yang ikonik itu. Masih banyak rutilahu yang belum terurus, jalan yang masih rusak, sekolah yang butuh ruang kelas baru," ucapnya. 

Apalagi, kata dia, belakangan ramai soal biaya pembangunan Masjid Al Jabbar ini menggunakan dan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat Covid-19. 

"Setiap tahun kita Rp500 miliar membayar cicilan yang selesainya 2029, itu jadi konsekuensi yang harus diterima," katanya. 

Diharapkan Ono, kepemimpinan Gubernur terpilih tidak banyak membangun alun-alun dan bangunan ikonik lainnya. 

"Jangan ada lagi pembangunan alun-alun, tugu atau bangunan yang megah tapi tidak berefek kepada permasalahan dasar rakyat tadi. Mau tidak mau karena utang sudah berjalan KDM (Dedi Mulyadi) harus menjalankan itu," tandasnya.***