BGN Bebas 'Orang Dalam', Sudaryono Minta Oknum Pemeras SPPI Dilaporkan

INILAHKORAN.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas menutup pintu bagi praktik nepotisme, intimidasi, maupun pemerasan oleh pihak-pihak yang mengaku memiliki akses "orang dalam".

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu memproses hukum siapa saja yang nekat menekan petugas lapangan di daerah.

​Pernyataan keras ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN yang baru, Sudaryono, di Kantor BGN, Jakarta Pusat. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi aksi oknum-oknum yang memanfaatkan program prioritas pemerintah demi keuntungan pribadi.

​Tolak Praktik 'Catut Nama' dan Perlakukan Khusus

​Sudaryono menggarisbawahi bahwa seluruh jajaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bekerja tanpa intervensi pihak luar. 

Ia meminta masyarakat serta internal BGN segera melapor ke kepolisian jika menemukan oknum yang melakukan penekanan atau meminta uang.

​"Kalau ada orang yang mengaku-ngaku saudaranya Mas Dar, ngaku keluarga, teman, alumni, lalu minta atensi, perlakuan khusus, minta duit, dan menekan internal SPPI kita, saya pastikan tidak ada hubungannya. Silakan dilaporkan ke pihak berwajib, siapapun itu saya tidak peduli," tegas Sudaryono.

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas dan kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia agar terbebas dari pungutan liar (pungli) maupun penyalahgunaan wewenang.

​Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mundur karena alasan kesehatan, Sudaryono optimistis dapat langsung tancap gas. Menurutnya, tata kelola MBG bukanlah hal baru baginya.

​Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah terlibat sejak awal perancangan program MBG. Pengalamannya sebagai mantan Wakil Menteri Pertanian juga memberinya pemahaman mendalam terkait pemetaan rantai pasok (supply chain) bahan pangan gizi nasional.

​Sebagai pimpinan baru, Sudaryono menyatakan terbuka terhadap seluruh aspirasi, saran, maupun keluhan dari masyarakat mengenai evaluasi pelaksanaan Program MBG.