Bima Segera Putuskan Perpanjangan Direksi Perumda PPJ, DPRD Serahkan Keputusan Pada Wali Kota
Wali Kota Bogor Bima Arya segera memutuskan perpanjangan Direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor minggu depan, sementara itu DPRD Kota Bogor akan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. Namun DPRD Kota Bogor akan membeberkan hasil kinerja Direksi Perumda PPJ Kota Bogor, karena pengelola beberapa pasar sudah dinilai baik, tapi ada beberapa hal yang masih dianggap buruk.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya segera memutuskan perpanjangan Direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor minggu depan, sementara itu DPRD Kota Bogor akan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. Namun DPRD Kota Bogor akan membeberkan hasil kinerja Direksi Perumda PPJ Kota Bogor, karena pengelola beberapa pasar sudah dinilai baik, tapi ada beberapa hal yang masih dianggap buruk.
"Saya masih pertimbangkan soal perpanjangan Direksi PPJ Kota Bogor, saya masih pertimbangkan. Oh, iya satu dua hari ini saya akan putuskan seperti apa nanti nantinya," ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kepada wartawan pada Kamis 30 November 2023 sore.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menuturkan, nanti Komisi II DPRD Kota Bogor yang akan menggawangi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian perkembangan Perumda PPJ Kota Bogor. Kalau dalam konteks pemilihan direksi itu kan memang otoritas dari wali kota.
"Ya kan pemilihan itu dari kepala daerah, jadi kami dalam konteks mengatasi kinerjanya seperti apa, jadi harus bisa dibedakan antara pengawasan dengan otoritas menetapkan direksi," tutur Atang.
Atang menegaskan, pihaknya sesuai tupoksi, sering melakukan pengawasan terhadap Perumda PPJ Kota Bogor. Untuk pengelolaan pasar dinilai sudah baik, tapi ada beberapa pekerjaan masih tertunda.
"Sudah sering kami lakukan pengawasan, kami jalankan dan kami lakukan bahwa untuk beberapa pengelolaan pasar sudah baik. Tapi untuk hal lain banyak yang masih buruk, termasuk beberapa pekerjaan yang saat ini masih tertunda," tegasnya.
"Pekerjaan yang tertunda seperti pembongkaran Plaza Bogor, kemudian pembangunan Pasar Jambu Dua dan segala macam. Komisi II dan komisi terkait langsung turun kesana, jadi kami sudah sampaikan pengawasan itu," tambah Atang.
Atang menjelaskan, apabila tetap kondisi demikian, pihaknya berikan kinerjanya untuk pembongkaran Plaza Bogor ini jelek, buat apa pengosongan di buru-buru tapi tidak segera di bangun.
"Ya, ini kan sayang padahal masyarakat bisa bekerja dan berusaha disana terlebih dahulu. Sementara untuk masalah penunjukan direksi adalah kewenangan walikota, dan tentu saya kira Kepala daerah punya pertimbangan tersendiri atas kinerja yang sekarang dan siapa yang dipilih oleh kepala daerah memimpin Perumda Pasar pakuan," jelas politis PKS ini.
"Untuk warga Kota Bogor banyak yang kompeten juga, tapi semua tergantung kacamata kepala daerah nantinya. Tapi saya yakin Kota Bogor punya banyak stok banyak orang, kalau yang sekarang dianggap mumpuni silahkan dilanjutkan. Kalau ada yang lebih bagus kenapa tidak dicoba," pungkas Atang.*** (Rizki Mauludi)
Editor : JakaPermana

