Gegara Berebut Kepentingan Pembahasan APBD, Hubungan Bappelitbangda dan DPRD KBB Memanas
Disharmonisasi tengah menghinggapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dengan 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
INILAHKORAN, Ngamprah - Disharmonisasi tengah menghinggapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dengan 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Disharmonisasi tersebut dipicu surat penyataan 8 Fraksi DPRD KBB yang mendesak Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kinerja Kepala Bappelitbangda KBB, Rini Sartika.
Diketahui, desakan evaluasi dan tindak lanjut kinerja Kepala Bappelitbangda dalam surat pernyataan tersebut ditandatangani 8 Fraksi DPRD KBB, antara lain Ketua Fraksi PKS, Iman Budiman, Fraksi PDI-P, Rahmat Mulyana, Fraksi Gerindra, Sundaya dan Fraksi Golkar, Dadan Supardan.
Baca Juga : Ganjartivity Berusaha Serap Aspirasi Para Pegiat Seni Tari di Cimenyan
Kemudian, Fraksi Demokrat, Pither Djuandys, Fraksi PKB, Ade Wawan, Fraksi PAN, K Wahyu, serta Fraksi NasDem, Didin Rachmat.
Menanggapi surat pernyataan 8 Fraksi DPRD KBB tersebut, Kepala Bappelitbangda, Rini Sartika mengaku terdapat beberapa poin yang menyudutkan dirinya dalam surat pernyataan tersebut.
Pertama, terkait ketidak hadiran Rapat Pembahasan LPPA T.A 2022, KUA PPAS 2024, hari Kamis, 6 Juli 2023 lalu di Hotel Cinamon, Kota Bandung.
Baca Juga : Presidium Honorer KBB Kini Minta Kejelasan Nasib ke Pj Bupati Bandung Barat
"Saya berhalangan hadir karena melaksanakan dinas yaitu Kegiatan West Java Development Forum untuk penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 (Diskusi Penjaringan Isu Strategis Jawa Barat 2025-2045-Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung) bertempat di Ruang sidang Ahmad Sobana, Bappeda Jawa Barat," kata Rini saat ditemui di ruangannya, Kamis 30 November 2023.
Halaman :
