Ontrog DPRD, Buruh Tasikmalaya Desak Perlindungan Ketenagakerjaan

INILAHKORAN.ID - Massa Koalisi Besar Perjuangan buruh Indonesia (KBPBI) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan RE Martadinata, Kamis (10/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa buruh menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan perlindungan serta kepastian hak-hak pekerja. Mereka mendesak pemerintah dan legislatif mengambil langkah konkret atas persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih terjadi di daerah.

Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni meminta pemerintah menerbitkan rekomendasi tertulis terkait pengesahan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan. Aspirasi tersebut juga diminta diteruskan oleh Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya kepada pemerintah pusat.

Koordinator Aksi Martin mengatakan kedatangan buruh ke DPRD merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

"Hari ini kami yakin, kami tidak sedang bermain. Apa yang kami tuangkan untuk kemaslahatan, demi kemanfaatan kaum buruh Indonesia. Supaya tidak terjadi lagi hal-hal begitu miris terjadi," kata Martin.

Menurutnya, persoalan kebebasan berserikat serta pelanggaran hak normatif pekerja masih menjadi perhatian serius di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya.

"Kebebasan berserikat di Kota Tasikmalaya masih nol. Bahkan, pelanggaran hak normatif di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sangat besar," ujarnya.

Untuk itu, Martin menegaskan massa meminta pemerintah memberikan sikap yang jelas terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.

"Maka hari ini kami betul-betul datang ke sini untuk menunjukkan sikap dengan harga mati," katanya.

"Kami minta pemerintah untuk memberikan rekomendasi tertulis," lanjut Martin.

Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan yang dilakukan secara serempak di sejumlah daerah di Indonesia. Martin mengapresiasi DPRD Kota Tasikmalaya dan Pemkot yang menerima langsung aspirasi massa buruh.

"Saya sangat berharap dan berterima kasih karena hari ini langsung diterima Ketua DPRD H Aslim dan perwakilan dari Pemkot," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim bersama Pemkot Tasikmalaya menandatangani nota kesepakatan yang menjadi salah satu poin tuntutan massa buruh.

Aslim mengatakan rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan ke tingkat pemerintah pusat, termasuk kepada DPR.

"Rekomendasi ini akan disampaikan juga ke tingkat pusat, dalam hal ini ke DPR," kata Aslim.

Aksi massa KBPBI berlangsung tertib dan kondusif. Penandatanganan nota kesepakatan menjadi salah satu hasil dari penyampaian aspirasi buruh kepada DPRD dan Pemkot Tasikmalaya.