2022, Pemkot Bogor Fokuskan Pembangunan Berbasis Kelurahan

INILAHKORAN, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memfokuskan pembangunan berbasis kelurahan di tahun anggaran 2022.  

Pembangunan berbasis kelurahan dilakukan Pemkot Bogor agar nanti saat Bima Arya - Dedie A Rachim habis masa jabatannya tidak ada lagi persoalan infrastruktur di wilayah pinggiran dan perbatasan.

"Ya, begini. Tahun 2022 ini dicanangkan sebagai tahun pembangunan berbasis kelurahan, jadi saya ingin tahun 2024 nanti tidak ada persoalan infrastruktur di pinggiran, perbatasan dan wilayah," kata Wali Kota Bogor Bima Arya kepada INILAH pada Selasa 4 Januari 2022.

Baca Juga: Bima Arya : Jangan Ada Lagi Proyek Mepet di Akhir Tahun

Bima melanjutkan, infrastruktur yang dimaksud seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kemudian masalah stunting, Open Defecation Free (ODF) dan masalah sanitasi, semua digarap dari sekarang. Jadi tahun 2022 itu dicanangkan pembangunan berbasis kelurahan.

"Ya, untuk anggaran sudah ada semua, setiap kelurahan tidak ada anggaran khusus. Ya, itu kan ada anggaran Sarana dan Prasarana (Sarpras), insentif, RW siaga, kalau pasca pandemi Covid-19 dana RW siaga dialihkan ke pembangunan infrastruktur semua. Tidak ada anggaran khusus tapi komitmen diperkuat di wilayah," tegasnya.

Bima memaparkan, tahun 2022 ini sebagai komitmen Pemkot Bogor untuk terus melakukan akselerasi pembangunan. Tidak ada lagi pengaduan jalan rusak di wilayah, dan tidak ada lagi persoalan infrastruktur terbengkalai di perbatasan, tidak ada lagi warga di wilayah yang merasa tidak tersentuh dan lain sebagainya.

Baca Juga: Bima Arya Minta ASN Kota Bogor Waspadai Varian Omicron

"Karena itu, 2022 kita teruskan komitmen kita untuk penguatan di wilayah. Itu paradigma besarnya, pembangunan berbasis kelurahan. Pimpinan aparatur wilayah, siap-siap kita akan melakukan penataan ulang," terangnya.

Bima juga meminta, Diskominfo dan Bappeda untuk memperbaiki dan membangun integrasi data terpadu kesejahteraan sosial serta mengkoordinasikan dengan dinas terkait. Data yang dimaksud diantaranya stunting, disabilitas, ODF dan lainnya.

"Aktivasi lainnya yang saya minta adalah aplikasi dasawisma secara digital untuk mendukung pembangunan berbasis kelurahan agar didapat data dan angka terbaru secara real time serta terpantau," pungkasnya. *** (Rizki Mauludi)