Bentuk Tim Patroli Gabungan K3, Ini Sasaran Penertibannya di Kota Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Setelah sempat tertunda dibulan Januari dan Februari 2022, Pemkot Bogor kembali menggarap pembentukan tim Patroli Gabungan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

Kali ini tim Patroli Gabungan K3 melibatkan perangkat daerah terkait dan aparatur wilayah sehingga tidak terfokus dipusat kota Bogor seperti rencana awal bulan Januari 2022 lalu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach menjelaskan, pembentukan tim Patroli Gabungan K3 tidak terlepas dari identifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, seperti PMKS, PKL, sampah, eksploitasi anak, sampah visual dan parkir liar.

Baca Juga: Persib Bandung vs Persebaya Imbang 1-1, Ardi Idrus Diganjar Kartu Merah

"Rencananya tim ini akan melibatkan personel dari perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP sebagai leading sektor, Dinsos, Dishub, DLH, DP3A, Disparbud, Bapenda, Badan Kesbangpol dan aparatur wilayah," ungkap Agus kepada wartawan pada Minggu 20 Maret 2022.

"Ya, untuk tugas dan kewenangan tim adalah bersama-sama bersinergi mewujudkan Kota Bogor yang tertib, bersih dan indah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan, agar landasan hukum yang dimiliki harus kuat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus jelas.

Baca Juga: Raih Penghargaan di BK Award 2021, Ini Harapan Ummi Siti Muntamah

"Jadi ini rohnya adalah reaksi cepat. Untuk itu perlu landasan hukum yang jelas, karena itu perbaiki landasan hukum dan SOP," ungkap Bima Arya dalam keterangan tertulis Minggu (20/3/2022).

Bima melanjutkan, setelah penunjukkan tim, dirinya meminta agar digelar workshop dan simulasi turun ke lapangan. Kemudian dilihat trial and error di lapangan seperti apa. Hal itu dikarenakan dirinya ingin membangun sistem, baik koordinasi dan komunikasi, bisa tersambung dengan aplikasi sehingga akan didapat data dan laporan.

"Saya menekankan agar personel didesain khusus dan tidak boleh rangkap mengingat tanggung jawab yang khusus. Kemarin juga ada dejumlah masukkan disampaikan para kepala perangkat daerah yang hadir secara langsung saat rapat Jum'at (18/3/2022) sore. Untuk tahap awal akan dilakukan uji coba di pusat Kota Bogor sekaligus sosialisasi dan evaluasi," pungkasnya. (Rizki Mauludi)