DPRD Kabupaten Bogor Bakal Bahas Dugaan Kebocoran APBD 2021 Sebesar Rp42 Miliar

Walaupun menerima LKPJ Plt Bupati , DPRD Kabupaten Bogor tetap akan melakukan evaluasi terkait adanya dugaan kebocoran sebesar Rp42 miliar.

DPRD Kabupaten Bogor Bakal Bahas Dugaan Kebocoran APBD 2021 Sebesar Rp42 Miliar
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, evaluasi itu dilakukan karena berdasarkan LHP BPK Perwakilan Jawa Barat mencatat adanya dugaan kebocoran sebesar Rp42 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara.

INILAHKORAN, Cibinong - Walaupun menerima LKPJ Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, DPRD Kabupaten Bogor tetap akan melakukan evaluasi terkait adanya dugaan kebocoran sebesar Rp42 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, evaluasi itu dilakukan karena berdasarkan LHP BPK Perwakilan Jawa Barat mencatat adanya dugaan kebocoran sebesar Rp42 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara.

Menurutnya, uang Rp42 miliar tersebut merupakan APBD 2021 dimana tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengguna anggarannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Duh, Robert Alberts Merasa Persib Berat Hadapi Borneo FC Samarinda

"Terkait LHP BPK Perwakilan Jawa Barat, dimana ada catatan atau temuan dugaan kebocoran atau kerugian negara sebesar Rp42 miliar. Kami akan mempertanyakan ke mereka apakah sudah sesuai realita, lalu selanjutnya LHP tersebut akan dibahas komisi, fraksi, dan AKD lainnya," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Rabu 3 Agustus 2022.

Lantaran temuan BPK Perwakilan Jawa Barat terkait dugaan kebocoran atau kerugian negara sebesar Rp42 miliar merupakan yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya, maka Rudy Susmanto hal ini menjadi pembelajaran.

Baca Juga: Yonif 315/Garuda Ditingkatkan menjadi Batalyon Mekanis

Sementara itu, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku akan mengevaluasi secara menyeluruh akan temuan atau catatan LHP BPK Perwakilan Jawa Barat, dia juga akan menuggu rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor.

"Kami akan menuggu rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya di SKPD teknis tetapi juga terhadap penyedia jasa dan juga konsultan pengawas," kata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.*** (Reza Zurifwan)


Editor : inilahkoran