Bukan Daerah Produksi, Neraca 12 Pangan Strategis Kota Cirebon Surplus

Keterbatasan lahan pertanian tidak membuat Kota Cirebon mengalami defisit pangan. DKP3 Kota Cirebon mencatat neraca 12 komoditas pangan strategis kini surplus.

Bukan Daerah Produksi, Neraca 12 Pangan Strategis Kota Cirebon Surplus
Aktivitas jual beli komoditas pangan di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon. DKP3 mencatat ketersediaan 12 komoditas pangan strategis di Kota Cirebon masih dalam kondisi surplus meski bukan daerah sentra produksi pangan. (maman suharman) 

INILAHKORAN.ID - Keterbatasan lahan pertanian tidak membuat Kota Cirebon mengalami defisit pangan. Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon mencatat neraca 12 komoditas pangan strategis sejak awal 2026 hingga saat ini masih dalam kondisi surplus.

Kepala Bidang Ketahanan pangan DKP3 Kota Cirebon Tarwidi mengatakan, jumlah pangan yang tersedia masih berada di atas tingkat kebutuhan masyarakat.

“Kalau untuk neraca pangan atau ketersediaan 12 bahan pangan pokok strategis, dari awal tahun sampai sekarang ketersediaannya surplus, aman. Artinya, antara ketersediaan dan kebutuhan masih lebih,” kata Tarwidi, Selasa (22/9/2026).

Menurut Tarwidi, kondisi tersebut cukup menarik karena Kota Cirebon bukan merupakan daerah sentra produksi pangan dan memiliki lahan pertanian yang relatif terbatas. Kekuatan Kota Cirebon justru berada pada jalur distribusi dan perdagangan komoditas pangan.

Dua pasar induk yakni Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi, menjadi penyangga utama ketersediaan pangan. Pasar Jagasatru menjadi pusat distribusi berbagai komoditas seperti sayuran, cabai dan bawang, sementara Pasar Pagi menjadi salah satu pusat perdagangan beras.

“Kita punya dua pasar induk. Pasar Induk Jagasatru terkait dengan sayuran, cabai, bawang dan lain sebagainya. Yang kedua Pasar Induk Pasar Pagi, pasar beras,” ujarnya.

Tarwidi menjelaskan, pasokan yang masuk ke dua pasar tersebut tidak seluruhnya dikonsumsi masyarakat Kota Cirebon. Komoditas pangan kembali didistribusikan ke berbagai daerah di wilayah Ciayumajakuning, bahkan hingga Jakarta, Bandung dan Lampung.

Dari 12 komoditas pangan strategis yang dipantau, beras tercatat menjadi salah satu penyumbang surplus terbesar. Berdasarkan perhitungan Bulog yang disampaikan Tarwidi, stok beras dengan tingkat kebutuhan saat ini diperkirakan masih mencukupi hingga pertengahan 2027.

“Yang paling banyak surplusnya saat ini beras. Ibaratnya kalau sekarang distop pengadaannya, stok di gudang itu masih bisa mencukupi sampai tahun depan,” katanya.

Surplus juga terjadi pada komoditas daging sapi. Ketersediaannya tercatat sekitar 199 ton, sementara kebutuhan sekitar 87 ton atau terdapat surplus sekitar 112 ton. 

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 12 ton digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan 75 ton untuk kebutuhan nonrumah tangga, termasuk usaha kuliner seperti empal gentong dan bakso.

Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Cirebon turut menopang distribusi daging. Aktivitas pemotongan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga melayani permintaan dari daerah sekitar.

Terkait kenaikan harga daging sapi beberapa waktu terakhir, Tarwidi menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan kelangkaan barang. Menurutnya, pasokan masih tersedia, sementara kenaikan harga lebih dipengaruhi meningkatnya harga bahan baku sapi yang sebagian berasal dari impor.

“Barangnya ada dan ketersediaannya cukup. Hanya memang harganya naik karena bahan bakunya naik, mungkin ongkos impor dan lain sebagainya,” jelasnya.

Meski neraca pangan masih surplus, DKP3 tetap melakukan pemantauan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ketika kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Pemantauan neraca pangan dilakukan terhadap delapan pasar tradisional di Kota Cirebon dan datanya terkoneksi dengan sistem pemerintah provinsi serta pusat. Namun akibat efisiensi anggaran, intensitas pendataan yang sebelumnya dilakukan setiap hari kini menjadi sebulan sekali.

“Kita punya petugas pendata neraca pangan setiap hari di pasar. Tapi untuk saat ini karena ada efisiensi anggaran, jadi pemantauannya sebulan sekali,” pungkas Tarwidi.


Editor : Doni Ramdhani