Kepala Disperindag Jabar Sebut Kenaikan Resiprokal Amerika Serikat Berdampak Pada Neraca Perdagangan

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani menyebut, kenaikan biaya timbal balik atau resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat bakal berdampak pada neraca perdagangan.

Kenaikan sebesar 32 persen yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia, bakal menggoyahkan neraca perdagangan Jabar yang selama ini baik dalam beberapa tahun terakhir.

"Dalam kurun waktu 2022-2024, neraca perdagangan Jawa Barat terhadap Amerika Serikat mengalami surplus. Terbesar pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan tahun 2023," kata Nining, Minggu 6 April 2025.

Berdasarkan data BPS, pada 2022 surplus perdagangan Jabar terhadap AS mencapai USD 7.005.016 juta. Sementara ekspornya mencapai USD 7.458.617 juta, impor hanya USD 453.600 ribu. 

Kemudian 2023, surplus perdagangan mencapai USD 5.717.712 juta, ekspor USD 6.234.729 juta dan impor USD 517.017 ribu. Sementara, di tahun 2024, surplus USD 5.898.263 juta, ekspor USD 6.338.122 juta, dan impor hanya USD 439.859 ribu.

Nining khawatir, tarif baru tersebut nantinya akan membuat nilai impor meningkat dibandingkan ekspor ke AS, dan akhirnya membuat permintaan menurun. 

"Permintaan terhadap Produk Indonesia di AS bisa menurun, terutama pada sektor tekstile, alas kaki dan otomotif. Sedangkan, Jabar merupakan provinsi yang mempunyai potensi ekspor di sektor tersebut," ucapnya.

Selain itu, Indonesia berpotensi besar akan dibanjiri produk impor, karena menjadi target negara pesaing yang terkena tarif masuk lebih tinggi ke pasar Amerika Serikat. Kendati demikian, Nining mengungkapkan ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan. 

Hal ini dikarenakan, barang asal Indonesia atau Jawa Barat khususnya masuk ke Amerika Serikat yang dikenakan tarif sebesar 32 persen, bisa mempunyai daya saing di Pasar AS karena lebih rendah dari China yang terkena Tarif 34 persen.

"Bahkan lebih kecil dari Thailand sebesar 36 persen atau Srilangka yang terkena 44 persen, Vietnam yang terkena 46 persen, dan kamboja yang terkena 49 persen," jelasnya.

Sisi lain, Pemprov Jabar juga bisa memanfaatkan mitra dagang Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS). Di mana Indonesia kini sudah menjadi anggota penuh dari blok ekonomi tersebut. Menurutnya, hal itu bisa lebih dimaksimalkan apalagi kontribusinya cukup besar dalam perdagangan global. 

"Meningkatkan optimalisasi dagang dengan mitra negara lainnya seperti BRICS dimana blok tersebut berkontribusi hingga 40 persen nilai perdagangan global," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman juga membenarkan, kebijakan ini akan mempengaruhi neraca perdagangan Jabar terhadap AS. Dia memastikan akan mengkaji lebih jauh mengenai hal ini.

"Memang ekspor dari Jabar ke Amerika termasuk yang cukup besar dan surplus perdagangannya, tentu kita harus cermat, harus kaji," ujar Herman.

Berdasarkan informasi dari tim komunikasi Presiden, Herman mengungkapkan, setidaknya ada tiga langkah mitigasi yakni hilirisasi, perluasan pasar dan peningkatan konsumsi masyarakat. Dia memastikan akan melakukan konsolidasi dengan pemangku kepentingan seperti Kadin, Apindo dan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota. 

"Ya, karena yang USD 502,70 juta itu kan ada di lapangan tersebar di 27 kabupaten/kota. Jadi memang harus betul-betul cermat, betul-betul komprehensif, tidak bisa parsial," tandasnya. (Yuliantono)