Pemprov Jabar Siapkan Sejumlah Skema, Siasati Kebijakan Resiprokal Donald Trump

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan sejumlah skema, guna menyiasati dampak dari kebijakan resiprokal atau tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat donald trump kepada Indonesia, sebesar 32 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) pemprov jabar Herman Suryatman mengatakan, ekspor Jawa Barat ke Amerika relatif besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2024, nilai ekspor Jawa Barat ke Amerika Serikat mencapai USD 502,70 juta. Nilai ini berkontribusi 31,41 persen terhadap total ekspor Jawa Barat pada bulan tersebut. 

"Memang ekspor dari Jabar ke Amerika termasuk yang cukup besar dan surplus perdagangannya, tentu kita harus cermat, harus kaji," ujar Herman, Minggu 6 April 2025.

Herman mengatakan, pemerintah daerah juga saat ini masih menunggu kebijakan Nasional terkait kebijakan tarif 32 persen yang ditetapkan Amerika Serikat ini. 
 
Berdasarkan informasi dari tim komunikasi Presiden Prabowo Subianto kata dia, setidaknya ada tiga langkah mitigasi yakni hilirisasi, perluasan pasar dan peningkatan konsumsi masyarakat.

"Kita tentu menunggu lebih lanjutnya seperti apa, karena kita kan harus seiring sejalan dengan kebijakan nasional, kita ikuti nanti kebijakan-kebijakannya seperti apa," ucapnya.

Untuk daerah, Pemprov Jabar lanjut Sekda Herman, juga akan melakukan konsolidasi dengan pemangku kepentingan seperti Kadin, Apindo dan pemerintah daerah di kabupaten/kota. 

"Ya, karena yang USD 502,70 juta itu kan ada di lapangan tersebar di 27 kabupaten/kota. Jadi memang harus betul-betul cermat, betul-betul komprehensif, tidak bisa parsial," kata dia.

Adapun dampak dari kebijakan ini lanjut dia, paling besar akan terjadi di sektor industri manufaktur seperti pakaian dan rajutan, alas kaki, permesinan, otomotif dan elektronik.

Ketika biaya ekspor digenjot menjadi 32 persen, maka barang dari Jawa Barat akan sulit bersaing karena tarifnya terlalu tinggi. 

"Sebelumnya kan di angka 12 persen, kalau ditambah 32 perseb berarti tarifnya bisa menembus 44 persen, kan besar banget. Nah pasti permintaan akan menurun, pada saat supply demand-nya tidak seimbang produksi akan menurun kalau produksi menurun, kan ada resiko PHK," katanya. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kata dia, memiliki skema berbasis kearifan lokal sebagai antisipasi PHK, yakni dengan mendorong sektor pertanian, ekonomi perdesaan menjadi jaring pengaman sosial.

"Pada saat nanti ada PHK misalnya, lapangan pekerjaan tersedia yang basisnya adalah ekonomi perdesaan, ekonomi pertanian. Ini kan pemikiran Pak Gubernur, kembali ke alam, kembali ke budaya, kembali ke potensi kita yang sudah terbukti tahun 1998 yang paling kuat kan salah satunya sektor pertanian," ucapnya.

"Jadi, kami dengan teman-teman pelaku industri akan diskusi, disampaikan ke Pak Gubernur. Nanti keputusannya ada di Pak Gubernur selaku decision maker. Ini wacana yang tengah kita bahas, yang belum menjadi keputusan, karena sekali lagi pengambil keputusan Pak Gubernur," imbuhnya. (Yuliantono)