Bukan Sesuai Data Awal, Ini Jumlah Real Anak Putus Sekolah di Kota Bandung

INILAHKORAN.ID - data anak putus sekolah di Kota Bandung mengalami perubahan signifikan, setelah dilakukan pendataan ulang Dinas Pendidikan (Disdik). Dari sebelumnya tercatat sekitar 22 ribu orang berdasarkan data pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin), jumlah itu kini menyusut menjadi sekitar 7.800.

Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron mengatakan, penurunan angka tersebut terjadi setelah pihaknya melakukan pengecekan ulang di lapangan dengan pendekatan by name by address. Dari hasil verifikasi awal, ditemukan sejumlah data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

“Data Pusdatin itu ada 22.000, sekarang jadi 11.000. Dari 11.000 kemarin itu, kita cek lagi datanya ada sekitar 1.600 di luar warga Kota Bandung yang masuk di data itu,” kata Asep Saeful Gufron, Senin (27/4/2026).

Dia menjelaskan, data tersebut masih memiliki margin kesalahan yang cukup tinggi karena belum seluruhnya tervalidasi secara menyeluruh di 30 kecamatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, saat ini masih melakukan kompresi data termasuk mengeluarkan nama-nama yang tidak masuk kategori usia sekolah.

“Margin errornya masih tinggi. Kita sekarang lagi melakukan verifikasi ulang melalui kewilayahan by name by address,” ucapnya.

Menurut Asep, dalam data yang ada juga masih ditemukan penduduk berusia di atas 40 tahun yang ikut tercatat sebagai anak putus sekolah. Hal tersebut, membuat data perlu kembali disesuaikan agar hanya mencakup usia produktif pendidikan yakni 7 hingga 18 tahun.

“Jadi kita kompres terus datanya. Untuk usia produktif 7 sampai 18 tahun itu berapa persen, karena ada juga yang umur 40 masih masuk data,” ujar dia.

Setelah dilakukan koordinasi melalui surat keputusan bersama (SKB), ditemukan pula sebagian data berasal dari luar wilayah Kota Bandung seperti Cimahi hingga Kabupaten Garut. Dari hasil sementara, sekitar 1.600 data diketahui bukan warga Kota Bandung, meski angka tersebut masih dalam proses validasi akhir.

“Nah setelah 11.000 itu kita kumpulkan, ternyata banyak juga yang bukan warga Kota Bandung. Ada yang dari Cimahi, Kabupaten Garut banyak di luar Kota Bandung,” jelasnya.

Dia menegaskan, setelah dilakukan pengurangan data sementara. Jumlah anak putus sekolah di Kota Bandung berada di kisaran 7.800. Namun, angka tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan ulang yang masih berjalan.

“Sekarang sekitar 7.800, tapi itu juga belum final. Kita masih terus verifikasi karena belum semua kecamatan terdata,” ucapnya.

Sambung dia, setelah data final diperoleh. Pihaknya akan menyampaikan penyesuaian resmi kepada Pusdatin, agar data nasional sesuai dengan kondisi di lapangan. “Nanti kalau sudah fix, kita akan kirim surat ke Pusdatin supaya datanya disesuaikan dengan hasil pendataan ulang,” ujar dia.

Selain verifikasi data, Disdik Kota Bandung juga menjalankan program pendidikan kesetaraan paket A, B dan C bagi anak yang tidak lagi bersekolah formal. Program tersebut, dilakukan di tingkat kecamatan dengan melibatkan tutor agar anak tetap mendapatkan hak pendidikan.

“Kita layani lewat pendidikan kesetaraan. Nanti di kecamatan masing-masing ada tutor. Minimal mereka tetap sekolah dan dapat ijazah,” jelasnya.

Menurut Asep, faktor penyebab anak putus sekolah tidak hanya disebabkan ekonomi. Tetapi juga faktor sosial, dan perilaku. Di lapangan, masih ditemukan anak yang memilih bekerja dibanding bersekolah hingga kecanduan gawai yang membuat mereka enggan belajar.

“Banyak faktor ekonomi, orang tua lebih memilih anaknya kerja seperti jadi tukang parkir atau di pasar. Tapi ada juga yang tidak mau sekolah karena kecanduan gadget,” ujar Asep.

Pemkot Bandung lanjutnya, terus melakukan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat melalui berbagai program kewilayahan. Termasuk melibatkan RT dan RW, untuk mendata langsung kondisi anak di lingkungan masing-masing. “Kita terus meyakinkan orang tua. Pak wali juga turun lewat program kewilayahan. Sekarang camat sudah kirim data ke kita,” ucapnya.

Selain pendidikan kesetaraan, Disdik Kota Bandung juga memberikan akses pendidikan formal bagi anak yang masih memungkinkan kembali ke sekolah. Beberapa di antaranya, bahkan difasilitasi masuk sekolah tanpa dipungut biaya. “Ada yang hampir putus sekolah, kita masukkan ke sekolah gratis. Itu program pemerintah kota,” tandas dia.***