Bupati Bandung Barat Terpilih Jeje Govinda Bentuk Tim Transisi, Apa Saja Tugasnya?

INILAHKORAN, Ngamprah - Jeje Ritchie Ismail atau Jeje Govinda langsung melakukan manuver dengan membentuk tim transisi yang bakal bekerja untuk merealisasikan janji politiknya pada Pilkada 2024 lalu.

Pembentukan tim transisi yang ditargetkan mulai bekerja pada Senin 10 Februari 2025 itu bakal menggodok 31 program kerja pasangan Jeje Govinda-Asep agar masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta diberi porsi anggaran dari APBD. 

"Pembentukan tim transisi sedang berproses dan insyaallah Senin 10 Februari 2025 sudah running," kata Jeje Govinda.

"tim transisi akan menyelaraskan 31 program visi dan misi kami," sambungnya.

Diketahui, tim transisi Jeje-Asep itu diisi oleh tim sukses, DPRD, para ketua partai politik pengusung yakni PAN, Gerindra, dan Gelora, serta kalangan akademisi. 

Mereka bakal bekerja untuk menyatukan visi-misi pasangan Berjamaah ke dalam RPJMD Bandung Barat 5 tahun ke depan. Selain visi-misi, tim ini juga bertujuan melakukan sinkronisasi dengan program Gubernur terpilih Dedi Mulyadi serta RPJMN. 

"Misalnya ada visi-misi Jabar Istimewa dari Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi, itu juga masuk ke RPJMD," kata tim pemenangan Jeje-Asep sekaligus Anggota DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) Dona Ahmad Muharam. 

Tak cuma itu, jelas Dona, dari sisi penganggaran tim transisi tersebut bertekad merombak seluruh postur APBD Bandung Barat yang sebelumnya telah disahkan oleh DPRD. 

Menurutnya, langkah ini diperlukan supaya visi-misi bupati terpilih diberi porsi dana dari APBD. Selain itu, tim transisi akan menyesuaikan APBD dengan besaran dana dari provinsi Jabar serta peraturan menteri keuangan (PMK) baru yang merubah skema belanja daerah, salah satunya besaran dana transfer pusat.

"Kan ada saran dari pak gubernur terpilih bahwa APBD ini harus back to zero start to zero. Artinya APBD yang kemarin akan dirombak itu oleh pemerintah Jeje-Asep ke depan," tuturnya.

Dona pun mencontohkan, ada satu anggaran yang hilang yakni DAK sebesar Rp130 miliar. Artinya itu berpotensi jadi defisit anggaran karena ada PMK baru. 

"Makanya khusus untuk dana transfer dari pusat kita masih menunggu PMK," ucapnya.

Dalam perjalanannya, lanjut Dona, selain merumuskan program dan visi-misi masuk RPJMD, tim ini bakal ikut melakukan lobi-lobi politik dengan DPRD agar skema penganggaran bisa mulus. 

"Untuk merubah APBD jadi zero kembali kita akan lobi dengan DPRD, karena langkah itu perlu restu dengan DPRD," ujarnya.