Bupati Dadang Supriatna Serahkan Ijazah Persamaan Paket A,B dan C 

INILAHKORAN,Soreang-  Bupati Bandung Dadang Supriatna menyerahkan ijazah persamaan sekolah Paket A, B dan C, di Desa Lengkong di Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten bandung, Senin 25 November 2024.

Dadang Supriatna menyerahkan ijazah sekolah Paket A, B dan C, sertifikat dan insentif itu sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kabupaten bandung. 

"Kami memberikan ijazah sekolah persamaan Paket A, B dan C di Desa Lengkong itu, karena kami  setiap tahun menyediakan 50.000 orang untuk mengikuti pendidikan Paket A, B, C yang diberikan kepada warga Kabupaten bandung yang belum mempunyai ijazah SD, SMP dan SMA. Selamat kepada para penerima ijazah sekolah paket tersebut," kata Dadang Supriatna.

Menurutnya, adanya program sekolah Paket A, B dan C ini, saat dia jadi Bupati Bandung rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten bandung 8,7 tahun. Tidak berbanding lurus dengan harapan lama sekolah masyarakat  Kabupaten bandung 12,27 tahun. 

Namun saat ini sudah mencapai 9,12 tahun setelah pemerintah fokus pada bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, sehingga pendidikan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten bandung.

"Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, ada dua strategi yang dilakukan. Pertama kami programkan untuk 50.000 orang melalui program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Paket A, B dan C. Ini berlaku untuk para Ketua RT dan RW, bagi para Ketua RT dan RW yang belum memiliki ijazah SMP dan SMA silahkan daftar. Jangan gengsi," ujarnya.

Strategi  kedua adalah menggulirkan program Besti (beasiswa ti bupati) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Program Besti ini wajib dilakukan. 

"Pada 2022, program Besti ini  dianggarkan untuk 80 mahasiswa, sedangkan pendaftar sekitar 1.600 orang. Pada  2023 untuk 125 mahasiswa dan yang daftar hampir 2000 orang. Pada  2024 untuk 250 mahasiswa, sedangkan yang daftar hampir 3000 orang. Tahun depan kita anggarkan untuk 500 mahasiswa, karena antusias masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah sangat tinggi di Kabupaten bandung," ujarnya.

Dadang  mengungkapkan bahwa Kabupaten bandung sudah siap wajib belajar 13 tahun. "Karena kita sudah melakukan sinergitas dengan semuanya. Kalau bisa dengan kewenangannya, jangan sampai kewenangannya dibagi dua. Artinya, di sini ada kesenjangan juga. Insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama dan adanya keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini suatu gambaran bahwa menurut pendapatan saya untuk SMA diberikan saja ke pemerintah kabupaten/kota. Supaya tidak canggung, termasuk anggarannya juga untuk diberikan ke pemerintah kabupaten/kota," katanya. 

Kang DS menyebutkan bahwa setelah dirinya dilantik jadi Bupati Bandung pada 3,5 tahun, para guru honorer sudah diberikan insentif hampir Rp 350.000 berikut BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi bukan guru ngaji saja yang diberikan insentif dan BPJS Ketenagakerjaan, guru honor juga diberikan insentif dan BPJS dengan anggaran hampir Rp 200 miliar per tahun," katanya.***