Bupati Bandung Minta Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla Diperkuat

INILAHKORAN.ID-Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.

Dadang menegaskan, penanganan bencana tidak boleh hanya dilakukan setelah kejadian berlangsung. Pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, pencegahan hingga respons cepat harus disiapkan sejak awal.

“Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru kemudian bertindak. Kesiapsiagaan harus dimulai dari sekarang melalui pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, pencegahan, koordinasi, dan respons yang cepat,” kata Dadang di Soreang, Minggu (16/8/2026).

Antisipasi Krisis Air Bersih

Menurut Dadang, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Damkar dan Penyelamatan, perangkat daerah, BAZNAS, camat, pemerintah desa dan kelurahan, relawan, dunia usaha hingga masyarakat.

Ia memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Air merupakan kebutuhan dasar sehingga pemerintah harus hadir secara proaktif ketika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air.

Dadang meminta BPBD bersama perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah melakukan pemantauan serta pendataan secara akurat mengenai wilayah terdampak, jumlah warga yang membutuhkan bantuan, hingga kebutuhan air yang harus didistribusikan.

“Jangan menunggu masyarakat datang melapor. Pemerintah harus proaktif mendatangi dan memastikan kondisi masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Selain pendataan, seluruh sumber daya penanggulangan bencana juga harus dipastikan siap digunakan, mulai dari armada tangki air, sumber air, personel, peralatan hingga posko.

Jika kebutuhan air meningkat, langkah antisipasi harus segera dilakukan agar distribusi bantuan kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan.

Kolaborasi Hadapi musim kemarau

Dadang mendorong penguatan kolaborasi dengan TNI, Polri, Damkar, PDAM, pemerintah desa, dunia usaha melalui program CSR, relawan, LSM serta berbagai pihak yang memiliki sumber daya untuk membantu masyarakat.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor diperlukan agar penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Di tengah musim kemarau, Dadang juga mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lahan yang kering dinilai dapat membuat api cepat membesar dan meluas.

Karena itu, patroli, pengawasan dan deteksi dini di wilayah rawan karhutla harus diperkuat.

Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, membakar sampah sembarangan maupun melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan.

“Jika ada asap atau titik api, jangan menunggu api membesar. Segera laporkan dan lakukan penanganan awal sesuai prosedur,” katanya.

Masyarakat Diminta Perkuat Gotong Royong

Para camat, kepala desa dan lurah diminta melibatkan masyarakat dalam sistem kesiapsiagaan bencana.

Semangat gotong royong, peran relawan serta komunitas Masyarakat Peduli Api dinilai perlu kembali diperkuat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing.

Dadang menegaskan, penanggulangan bencana bukan semata-mata tugas pemerintah maupun BPBD. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurangi risiko bencana.

“Mari kita bangun kesadaran bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD atau pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Selain menghadapi kekeringan dan karhutla, masyarakat juga diajak menggunakan air secara bijak dan hemat, menjaga sumber air, tidak mencemari lingkungan serta mempertahankan kawasan resapan air.

“Kita tidak ingin menjadi pemerintah yang hanya tanggap ketika bencana sudah terjadi. Kita harus menjadi pemerintah yang hadir sebelum masyarakat membutuhkan. Kita kenali ancamannya, kita kurangi risikonya, kita siapkan sumber dayanya, dan kita hadir dengan cepat ketika masyarakat membutuhkan,” tegas Dadang.***