Cegah Korupsi Pengadaan dan Sekolah Rakyat, Kemensos Gandeng ICW
Kemensos menggandeng ICW untuk mencegah potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mencegah potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan pentingnya kolaborasi ini usai menyambangi Kantor ICW di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/7/2026).
"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Program strategis Bapak Presiden Prabowo tidak boleh dikotori dengan tindakan korupsi. Apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul memastikan data dan masukan dari ICW akan dijadikan dasar evaluasi serta langkah mitigasi guna memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil agar Program Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran.
"Ini adalah peringatan yang harus kami tindak lanjuti dengan langkah nyata. Tujuannya agar Sekolah Rakyat benar-benar memberikan pendidikan berkualitas bagi keluarga yang paling tidak mampu," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos sangat terbuka terhadap masukan, saran, maupun kritik dari masyarakat umum dan lembaga pengawas. Ia mengapresiasi ICW yang memberikan masukan berdasarkan data yang akurat.
Gus Ipul juga mengimbau seluruh jajaran di lingkungan Kemensos untuk terus memperkuat integritas dan membenahi tata kelola kerja. Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan korupsi dalam bentuk apa pun.
Komitmen ICW Kawal Anggaran Pendidikan
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator ICW, Almas Sjafrina, menyambut baik komitmen Kemensos. Ia mengonfirmasi bahwa ICW memiliki fokus khusus untuk mengawal program-program strategis di sektor pendidikan.
"Harapan kami, melalui peran pengawasan seperti kajian dan pemantauan, anggaran serta program pemerintah dapat terjaga dari kebocoran, sehingga manfaatnya maksimal untuk pendidikan publik," tutur Almas.
Editor : Ahmad Sayuti

