MPLS Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon Diundur
Bupati Cirebon Imron menyampaikan sejumlah penjelasan terkait penundaan MPLS bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Bupati Cirebon Imron menyampaikan sejumlah penjelasan terkait penundaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon.
Imron menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan mulai hari jumat kemarin, diundur dua pekan menjadi tanggal 15 Agustus 2026.
Menurutnya, penundaan itu bukan tanda program belum siap, melainkan bentuk kehati-hatian pemerintah agar seluruh fasilitas benar-benar layak sebelum siswa menempati asrama.
"Penundaan MPLS bukan karena program belum siap, melainkan bentuk kehati-hatian agar seluruh fasilitas benar-benar layak sebelum anak-anak menempati asrama," kata Imron, Minggu (2/8/2026).
Dia menuturkan, hasil uji coba menginap sebelumnya menunjukkan masih ada kendala sirkulasi udara di sejumlah bangunan yang belum rampung. Sehingga, perlu waktu tambahan untuk penyempurnaan sebelum siswa resmi masuk asrama
"Kami masih perlu menyempurnakan beberapa bangunan, terutama terkait sirkulasi udara, agar siswa dapat menempati asrama dengan nyaman," ujarnya.
Bupati juga menyinggung proses asesmen psikodinamik yang tengah dilakukan terhadap seluruh siswa. Ia mengatakan, asesmen tersebut penting untuk memetakan karakter dan pola interaksi anak-anak, sehingga penempatan kelas maupun asrama bisa disesuaikan agar mereka lebih cepat beradaptasi di lingkungan sekolah.
"Asesmen psikodinamik kami lakukan agar karakter setiap siswa dapat dipetakan, sehingga penempatan kelas dan asrama lebih tepat serta memudahkan proses adaptasi." jelas Imron.
Selain itu, Imron menyampaikan pelaksanaan MPLS secara bergelombang merupakan langkah memastikan kesiapan menyeluruh, mulai dari asrama, air bersih, sanitasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Sekaligus, menegaskan pentingnya MPLS berjalan tanpa perundungan, kekerasan, maupun intoleransi.
"Pelaksanaan MPLS secara bergelombang memberi waktu untuk memastikan kesiapan asrama dan fasilitas pendukung, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan saling menghargai." ucapnya.
Mengenai keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon secara umum, Imron menyampaikan hal itu merupakan investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas. Dia menilai, anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka merupakan anak-anak pilihan dan dibimbing oleh guru-guru pilihan.
"Jika berprestasi, mereka memiliki peluang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi," aku Imron.
Dia menambahkan, sekolah tersebut menampung 270 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang, yakni Sekolah Rakyat Dasar (SRD), Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
Masing-masing diisi 90 siswa. Selain siswa asal Kabupaten Cirebon, ada juga peserta didik tambahan dari Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka," pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

