Cucun Ahmad Syamsurizal Sepakat Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis Harus Maksimalkan APBN

INILAHKORAN,Bandung – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menegaskan bahwa pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sepenuhnya dimaksimalkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyatakan bahwa APBN, sebagai anggaran milik negara, sudah seharusnya hadir untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan dari sumber-sumber lain seperti zakat atau infak.

“Saya lebih setuju, lebih tepat bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak, segala macam. Negara yang harus hadir, APBN, maksimalkan APBN,” ujar Cucun.

Cucun menjelaskan bahwa APBN pada dasarnya dirancang untuk kemaslahatan rakyat dan sudah sepantasnya digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional, termasuk masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Program MBG dinilai dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama anak-anak, dalam meningkatkan kualitas gizi mereka.

“Program ini tidak hanya menyelesaikan masalah gizi buruk, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kecerdasan (IQ) anak-anak kita sehingga mereka dapat setara dengan anak-anak di negara lain,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto, menurut Cucun, juga ingin agar APBN dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejauh ini, DPR pun tidak memiliki wacana untuk menggunakan sumber pembiayaan lain di luar APBN dalam mendukung implementasi program MBG.

Meski APBN menjadi sumber utama pembiayaan, Cucun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari setiap pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendukung keberhasilan program MBG.

Ia menyebut bahwa beban anggaran sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Pusat dan Daerah.

Jika daerah memiliki PAD yang kuat, mereka bisa segera membantu program ini untuk memastikan pemerataan,” tambahnya.

Cucun mengapresiasi peran aktif daerah dalam mendukung program-program strategis nasional.

Ia menekankan bahwa banyak daerah di Indonesia yang sudah memiliki anggaran cukup kuat melalui PAD, sehingga dapat mengambil bagian lebih besar dalam mendanai program seperti MBG.

“Kalau banyak daerah yang punya sumber kuat, APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu,” katanya.***