Daftar 10 BUMN Utang hingga Rp3,7 triliun ke Bank BJB

Dedi Mulyadi menyebut 10 BUMN yang memiliki utang ke Bank BJB dengan total Rp3,7 triliun.

Daftar 10 BUMN Utang hingga Rp3,7 triliun ke Bank BJB
Dedi Mulyadi menyebut 10 BUMN yang memiliki utang ke Bank BJB dengan total Rp3,7 triliun.

INILAHKORAN.ID- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang ke BankBJB. Total jumlahnya Rp3,75 triliun.

Dedi Mulyadi mengeluhkan jumlah besar utang yang dimiliki 10 BUMN itu lantaran menjadi beban bagi Bank BJB.

Menurut Dedi Mulyadi, sederet BUMN yang utang ke Bank BJB itu selama ini hanya bayar bunga saja.

"Mereka hanya bayar bunganya saja dan ini menjadi beban bagi Bank Jabar (bjb)," keluh Dedi kepada wartawan dalam tanya jawab bersama Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal di Hotel Holiday Inn, Kamis 22 Januari 2026.

Berikut daftar 10 BUMN yang berutang ke Bank BJB;

- PT Barata Indonesia senilai Rp89,11 miliar 

- PT Kimia Farma Rp950,23 miliar 

- PT Perikanan Indonesia Rp96,63 miliar 

- PT Phapros Rp98,39 miliar 

- PT Rajawali Nusindo Rp403,19 miliar 

- PT Waskita Karya Infrastruktur Rp98,94 miliar 

- PT Waskita Karya Rp980,8 miliar 

- PT Wijaya Karya Serang Panimbang Rp278,58 miliar 

- PT Wijaya Karya Rp515,44 miliar 

- PT PPSD Rp250,25 miliar. 

Menata BUMD

Di sisi lain, Dedi Mulyadi memastikan Pemprov Jabar bakal melakukan langkah besar. Seluruh BUMD Jabar akan digabungkan ke dalam satu holding usaha, kecuali Bank BJB.

Kebijakan ini menandai perubahan fundamental dalam tata kelola aset dan bisnis daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, penggabungan tersebut akan segera diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat.

Dengan skema baru ini, struktur BUMD Jabar akan disederhanakan menjadi dua kekuatan utama: Bank BJB dan satu holding BUMD yang mengelola seluruh aset usaha daerah.

Selama ini, menurut Dedi, pengelolaan BUMD berjalan terfragmentasi dan belum menunjukkan kinerja optimal. Akibatnya, banyak aset daerah bernilai strategis justru menganggur dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat.

“Masalah utama BUMD bukan hanya soal kerugian, tetapi juga aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini harus disatukan agar lebih efektif,” ujar Dedi.***


Editor : Bsafaat