Dana Pendidikan Jangan Mubazir

INILAH, Bandung - Besarnya anggaran pendidikan belum tentu menjadi jaminan seluruh persoalan sekolah terselesaikan. Jawa Barat pernah mengalokasikan lebih dari 40 persen anggaran untuk sektor pendidikan, tetapi angka putus sekolah dan ketimpangan akses masih menjadi pekerjaan rumah.

Persoalan itu kembali mengemuka menjelang penyusunan RAPBD Jawa Barat 2027. Sektor pendidikan mendapat porsi terbesar, mencapai 34,42 persen dari total belanja atau sekitar Rp9,15 triliun. Angka tersebut menjadi modal besar bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat.

Namun, besarnya alokasi anggaran harus diikuti program yang tepat sasaran. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengingatkan, belanja pendidikan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata terhadap persoalan pendidikan.

Ia mencontohkan, anggaran pendidikan Jawa Barat sebelumnya pernah menembus angka 40 persen. Meski demikian, persoalan pendidikan belum sepenuhnya teratasi.

"Anggaran pendidikan itu kan sempat mencapai 40 persen lebih. Tapi persoalan pendidikan di Jawa Barat tidak selesai," kata Ono, saat dihubungi INILAH, Rabu (4/11).

Karena itu, Ono meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan setiap program pendidikan memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang terukur. Peningkatan anggaran harus tercermin melalui penurunan angka putus sekolah, kenaikan angka harapan lama sekolah, serta membaiknya rata-rata lama sekolah masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar yang masih membutuhkan perhatian adalah pemerataan fasilitas pendidikan. Hingga kini, masih terdapat kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA maupun SMK. Kondisi tersebut membuat lulusan SMP di sejumlah wilayah harus menghadapi keterbatasan pilihan ketika melanjutkan pendidikan, terutama jika ingin masuk sekolah negeri. (yuliantono/gin)