DPRD Kawal Arah Belanja

INILAH, Bandung - Angka surplus Rp1,77 triliun muncul dalam rancangan APBD Jawa Barat 2027. Pemerintah provinsi memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp29,35 triliun, sementara belanja dialokasikan sebesar Rp26,58 triliun. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan ruang fiskal yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengingatkan, proyeksi surplus itu masih harus diuji melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar akan mencermati seluruh struktur pendapatan, belanja, hingga pembiayaan untuk memastikan rancangan tersebut disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pembahasan RAPBD 2027 pun menjadi momentum untuk menentukan arah pembangunan Jawa Barat di tengah keterbatasan fiskal. Bagi DPRD, persoalannya bukan sekadar menjaga keseimbangan angka dalam dokumen anggaran, melainkan memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Mulai hari ini Banggar beserta TAPD mulai membahas terkait dengan rancangan peraturan daerah APBD 2027. Dari sisi pendapatan, dari sisi belanja, dari sisi pembiayaan, termasuk Silpa-nya," ujar Ono, saat dihubungi INILAH, Rabu (4/11).

Menurut Ono, kemampuan pendapatan harus menjadi pijakan utama dalam menentukan belanja. Sumber penerimaan daerah, mulai dari transfer pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pendapatan asli daerah (PAD), hingga pendapatan lainnya, perlu dihitung secara realistis.

Ia mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai tidak memaksakan program apabila anggaran tidak tersedia. Dengan ruang fiskal yang terbatas, belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan prioritas.

"Satu hal yang saya tangkap dari Pak Gubernur, Pak Gubernur tidak akan memaksakan apabila memang anggarannya tidak tersedia. Anggaran yang ada disesuaikan dengan program prioritas Provinsi Jawa Barat," katanya.

(yuliantono/gin)