Data Tidak Akurat, Dinkes Jabar Minta Maaf
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti meminta maaf, terkait tidak akuratnya data yang ditampilkan di Command Center Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti meminta maaf, terkait tidak akuratnya data yang ditampilkan di Command Center Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19.
Dia mengatakan, terbatasnya waktu yang diberikan membuat timnya sedikit kelabakan dalam melakukan update informasi mengenai persebaran corona di Jawa Barat. Kendati demikian, dia memastikan pihaknya akan terus berbenah dalam menyampaikan informasi yang akurat setiap hari.
“Kita sedang berproses. Dalam proses ini, kadang ada kendala seperti tidak akuratnya data yang ditampilkan. Kami juga dikomplain kabupaten dan kota, jadi kami mohon maaf. Ini akan kami perbaiki. Mudah-mudahan kami bisa mengupayakan untuk selalu update data dengan baik,” ujar Berli kepada wartawan, Senin (16/3/2020).
Berli menambahkan, saat ini di Jawa Barat sudah ada 26 rumah sakit yang siap untuk menjadi rujukan. Bahkan kata dia, akan segera bertambah sesuai dengan kesiapan rumah sakit. Khusus di Kota Bandung kata Berli, ada delapan rumah sakit utama yang siap untuk menampung pasien positif corona.
“Saat ini ada delapan rumah sakit rujukan utama. Ini sekarang juga masih ada tempat. Belum penuh semua. Kalau di sekitaran Bandung, ada Rumah Sakit Dustira Cimahi, Rumah Sakit Slamet Garut, jika seandainya rumah sakit rujukan utama penuh. Untuk antisipasi, kami siapkan 26 rumah sakit rujukan. Inshaa Allah, bertambah jadi 34 rumah sakit,” terangnya.
Sementara itu, terkait ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang wajib mengikuti Proaktif Test, Berli mengatakan hingga saat ini tinggal menyisakan 100 orang lagi, dari target 400 orang. Dimana prosesnya, ODP harus melakukan dua tahapan pemeriksaan untuk memastikan kesehatan mereka.
“Sesuai arahan gubernur dan tentu atas instruksi presiden, pemerintah harus pro aktif dalam pelayanan. Prioritas yang ikut Proaktif Test, adalah untuk ODP. Kita menggunakan snowball method. Mereka yang berisiko jadi prioritas untuk diperiksa. Sampai hari ini sekitar 300-an orang yang di tes. Tinggal seperempat lagi. Mereka diperiksa dua kali, dengan mengambil sampel dari hidung dan tenggorokan serta mulut dan tenggorokan. Kalau hasilnya beda dari dua tes itu, harus diulang,” sambung Berli.
Terkait Proaktif Test ini kata Berli, untuk sementara waktu hanya diperuntukkan bagi ODP atau orang yang memang disetujui pemerintah dalam melakukan tes. Mengingat terbatasnya ketersediaan alat yang dimiliki Labkes Jabar.
“Sekarang hanya ODP saja atau pemeriksaan berdasarkan instruksi gubernur saja. Soalnya persediaan menipis, sementara yang harus diperiksa masih banyak. Mudah-mudahan kedepan bisa periksa lebih banyak lagi. Untuk biaya, saat ini gratis. Nanti belum tahu. Tapi mudah-mudahan saja gratis terus,” tutupnya. (Yuliantono)
Editor : JakaPermana


