Dedi Mulyadi Akan Rombak Total BUMD Pemprov Jabar, Terapkan Sistem Holding ala Danantara

INILAHKORAN.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana perombakan total sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

Sejumlah BUMD nantinya akan digabungkan dalam satu holding khusus, dengan pola pengelolaan menyerupai Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Hal tersebut disampaikan Dedi saat diskusi bertajuk Investasi Karena Penugasan-Potensi Untung atau Rugi?, yang digagas Nagara Institute, di Hotel Holiday Inn, Kamis 22 Januari 2026.

Menurutnya, konsep Danantara akan diadopsi Pemprov Jabar karena banyak BUMD yang secara administratif ada, namun minim aktivitas dan kontribusi.

“Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar. Karena banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tidak ada,” ujar Dedi.

Dia membeberkan kondisi sejumlah BUMD di Jawa Barat yang selama ini kerap mendapat suntikan modal besar dari pemerintah daerah, namun tidak mampu menghasilkan keuntungan signifikan. Ironisnya, BUMD tersebut justru memiliki aset bernilai tinggi.

“Mendapat modal cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi kasnya kosong semua. Padahal asetnya relatif tinggi, sekitar Rp4 triliun, dan itu nilai yang strategis,” ucapnya.

Ia juga menyoroti persoalan kepemimpinan di BUMD yang dinilai tidak sehat. Menurut Dedi, kemampuan akademik pimpinan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan.

“Ketika memimpin Bank Jabar, orang-orang pintar hampir bikin jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin orang bodoh tapi mengerti, daripada orang pintar tapi tolol,” katanya.

Selain itu, Dedi mengungkap praktik pengelolaan yang dinilainya tidak masuk akal. Salah satunya, penyewaan mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada Pemprov Jabar dengan nilai Rp350 juta per unit per tahun.

“Dalam satu tahun habis Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Bodohnya luar biasa. Tapi BUMD-nya sampai sekarang tidak punya uang,” imbuhnya.

Ia menyebut, pendapatan tersebut justru dialihkan melalui pembentukan anak perusahaan baru sebagai modus kamuflase agar aliran dana tidak transparan.

“Uang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru untuk mengkamuflase agar uangnya lari,” sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, Dedi menegaskan pentingnya pemisahan antara kelembagaan yang berorientasi bisnis dengan kepentingan politik. Menurutnya, BUMD harus dikelola secara independen dan profesional.

“Biasanya gubernur pusing menempatkan tim sukses. Akhirnya tim sukses jadi direktur BUMD, dikasih stimulus APBD, ditambah komisaris. Ganti gubernur, ganti lagi semuanya,” tuturnya.

Dedi menegaskan dirinya tidak ingin praktik tersebut terus terjadi di Jawa Barat. Pengelolaan BUMD, kata dia, harus bersih dari intervensi politik dan kepentingan balas jasa.

“Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya tidak mau itu,” tandasnya.***