Dedi Mulyadi Heran, Perbaikan Jalan di Garut Senilai Rp105 Miliar Tak Masuk Akal

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti rendahnya alokasi anggaran infrastruktur di Kabupaten Garut. Itu menjadi fokus peratiannya usai banyak menerima laporan dan keluhan warga terkait kondisi jalan rusak di berbagai wilayah.

Evaluasi Pemprov Jawa Barat terhadap APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 menemukan porsi belanja untuk jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum (PJU) hanya sekitar Rp105 miliar. 

Nilai tersebut dinilainya tidak sebanding dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur di daerah yang memiliki wilayah luas dan jaringan jalan yang panjang.

Padahal, saat proses evaluasi Rancangan APBD 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan rekomendasi agar Kabupaten Garut mengalokasikan sedikitnya 7 persen dari total APBD untuk pembangunan jalan. Dengan besaran APBD yang dimiliki Garut, angka ideal tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp360 miliar.

"Setelah saya melihat di pelaksanaan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026, ternyata alokasi anggaran jalan, jembatan, dan PJU-nya itu hanya Rp105 miliar, kurang lebih 2,2 persen dari total APBD," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (13/9/2026).

Temuan tersebut semakin menguat, setelah Dedi menerima laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut. 

Berdasarkan laporan itu, anggaran yang benar-benar dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan bahkan hanya berada di kisaran Rp80 miliar.

Menurut Dedi, besaran anggaran tersebut tidak akan mampu menjawab persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dia menilai, kondisi itu berpotensi memicu ketidakpuasan publik karena kerusakan jalan di sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan serius.

"Tidak mungkin kerusakan jalan di Kabupaten Garut yang sebegitu luas hanya Rp80-105 miliar jalan dan PJU-nya, sehingga keributan akan terus terjadi," katanya.

Menyikapi kondisi tersebut, Dedi memastikan akan memanggil Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Langkah itu dilakukan untuk meminta klarifikasi, sekaligus mendorong penyesuaian kebijakan anggaran, agar pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam APBD Kabupaten Garut.

Dedi menegaskan, rekomendasi yang diberikan Pemprov Jawa Barat harus dijalankan agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung, terutama dalam bentuk akses jalan yang lebih baik.

"Segera mengundang Bupati dan Ketua TAPD Kabupaten Garut untuk menjelaskan dan mengubah APBD Kabupaten Garut agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur agar masyarakat bisa menikmati jalan yang mulus," ucapnya.