Dedi Mulyadi Klaim Percepatan Proyek pada 2025 Bikin Jabar Untung 

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, keputusan mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2025 kini menjadi langkah yang menguntungkan bagi pemerintah daerah di tengah tekanan ekonomi global pada 2026.

Menurut Dedi, percepatan proyek tersebut dilakukan di saat pemerintah provinsi menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat. Meski sempat menuai kritik karena menggunakan skema tunda bayar, proyek-proyek tersebut berhasil diselesaikan lebih cepat dengan nilai total mencapai Rp629 miliar.

“Orang caci maki saya, kenapa Pemda Jabar jebol anggaran, harus bayar tunggakan Rp629 miliar, saya senyum,” ujar Dedi, Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pada periode sebelumnya APBD Jawa Barat kerap menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dalam jumlah besar setiap akhir tahun. Bahkan nilainya bisa mencapai sekitar Rp1,8 triliun. 

Namun pada 2025, ia memilih memaksimalkan penyerapan anggaran untuk pembangunan sehingga sisa anggaran yang tersisa sangat kecil.

“Per tahun saya memimpin Silpa-nya Rp 520.000,” ucapnya.

Dedi mengungkapkan percepatan proyek dilakukan pada Oktober 2025. Saat itu ia memutuskan untuk tetap menjalankan pembangunan meski pembayaran kepada kontraktor baru akan dilakukan pada tahun berikutnya.

“Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober, saya tahu uangnya akan ada, saya tahu. Tapi saya bilang, proyeknya masukin. Kita akhirnya bisa belanja Rp629 miliar. Kalau berani waktu itu kita ngutang Rp1 triliun, kita lebih untung,” katanya.

Menurutnya, keputusan tersebut justru memberi keuntungan pada 2026 ketika situasi ekonomi global berubah akibat konflik geopolitik yang memicu kenaikan harga energi dan bahan baku pembangunan.

“Harga aspal akan naik, minyak tanah akan naik, kenapa? Ada perang, mobilisasi BBM. Pemda Provinsi Jawa Barat hari ini untung. Untung kenapa? Kita membayar pekerjaan yang harusnya dikerjakan tahun ini, dikerjakan tahun kemarin, dibayarnya tahun ini. Siapa yang pintar? Kontraktor apa gubernur?," tanya Dedi.

Dedi mengaku, kebijakan percepatan belanja dan penggunaan skema tunda bayar tersebut bukanlah bentuk prediksi terhadap situasi ekonomi saat ini. Ia hanya menerapkan pendekatan manajemen pembangunan yang lebih agresif agar proyek infrastruktur bisa selesai lebih cepat.

Ia mengaku, pola kebijakan serupa pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode.

“Pemerintah harus mencoba berimprovisasi, dibuat jalan yang cepat, tidak muter, bangun,” ujarnya.

Adapun kewajiban pembayaran tunda bayar senilai Rp629 miliar tersebut telah dilunasi pada awal 2026 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat.

Tekanan ekonomi global yang dimaksud Dedi berkaitan dengan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Operasi militer Operation Epic Fury yang dimulai pada 28 Februari 2026 memicu lonjakan harga minyak dunia.

Situasi semakin kompleks dengan ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global. Gangguan di jalur ini berpotensi menekan stabilitas ekonomi internasional.

Di dalam negeri, tekanan juga muncul dari pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar AS pada perdagangan 9 Maret 2026. 

Lonjakan harga minyak dan pelemahan rupiah diperkirakan dapat memperberat pengelolaan fiskal pada tahun ini.
Dalam skenario terburuk, defisit fiskal nasional berpotensi melebar hingga 3,6 hingga 3,7 persen, seiring meningkatnya tekanan ekonomi global dan beban subsidi energi.***