Dedi Mulyadi Pulangkan Mahkota Binokasih ke Sumedang, Singgung Wisata Jabar

INILAHKORAN.ID - Berakhirnya Kirab Milangkala Tatar Sunda tak sekadar ditandai dengan rampungnya perjalanan budaya lintas daerah.

Momentum itu juga menjadi titik refleksi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentang arah pembangunan kawasan berbasis budaya dan lingkungan.

Mahkota Binokasih atau Binokasih Sanghyang Pake, pusaka Kerajaan Sunda peninggalan abad ke-14, resmi dikembalikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada pihak Keraton Sumedang Larang setelah mengikuti kirab budaya ke sembilan kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Prosesi pengembalian berlangsung khidmat di Kabupaten Sumedang. Melalui seremoni adat penyambutan, mahkota pusaka tersebut kembali disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda yang dijaga lintas generasi.

Di balik pengembalian pusaka itu, Dedi Mulyadi menyoroti dampak yang ditinggalkan Kirab Milangkala Tatar Sunda. Menurutnya, kegiatan budaya tersebut tidak hanya membangkitkan kebanggaan terhadap identitas Sunda, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi daerah.

Indikatornya, kata Dedi, terlihat dari meningkatnya mobilitas masyarakat selama agenda berlangsung. Tingkat hunian hotel disebut meningkat, kunjungan masyarakat ke sejumlah wilayah bertambah, bahkan beberapa daerah mulai menunjukkan perubahan dari sisi kebersihan kawasan.

“Coba lihat hotel-hotel penuh, orang yang berkunjung ke Jawa Barat makin meningkat, dan beberapa daerah mulai nampak bersih,” ujar Dedi di Gedung Negara Sumedang baru-baru ini.

Meski demikian, Dedi meminta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa menjadikan wisata sebagai orientasi utama pembangunan. Ia menilai, magnet kunjungan publik akan hadir dengan sendirinya jika kawasan terlebih dahulu dibenahi secara serius.

Perhatian Dedi tertuju pada penataan lingkungan di sekitar kawasan bersejarah, termasuk kompleks keraton di Cirebon. Ia menilai, sejumlah bangunan baru yang tumbuh di sekitar keraton justru mengikis karakter kawasan karena tidak memiliki keselarasan visual dengan nilai historis bangunan utama.

Menurutnya, kawasan cagar budaya membutuhkan ruang terbuka dan tata arsitektur yang terintegrasi agar mampu menjadi daya tarik publik yang kuat.

“Kedepan, seluruh bangunan yang ada di sekitar keraton itu harus selaras, baru akan melahirkan gelombang publik untuk datang berkunjung,” ucapnya.

Dedi menegaskan, langkah awal yang harus menjadi fokus pemerintah bukan mengejar angka wisatawan, melainkan memperbaiki kualitas ruang hidup masyarakat. Penataan kampung, kebersihan kota, hingga harmonisasi lingkungan dinilai menjadi fondasi utama pembangunan daerah.

“Yang paling utama kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung. Satu saja, kita urus lembur kita, kota ditata. Sudah saja itu dulu, nanti setelah itu nanti ada hikmah,” tandasnya.***