Kirab Binokasih Disorot Pengamat, Pemajuan Budaya Jabar Jangan Hanya Priangan

INILAHKORAN.ID - Gaung kirab budaya Mahkota Binokasih dalam momentum Hari Jadi Tatar Sunda tak hanya menuai apresiasi, tetapi juga kritik tajam. Agenda budaya yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keragaman identitas budaya yang hidup di wilayah tersebut.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi menilai, kirab tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pemajuan kebudayaan, bukan sekadar perayaan simbolik budaya Sunda.

“Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017), muncul di Jabar perdanya pemajuan kebudayaan. Kalau saya melihat kebijakan ini sudah inline keinginan pemerintah pusat,” ujar Yogi saat dihubungi, Senin (4/5/2026).

Menurut Yogi, Mahkota Binokasih memang menjadi ikon penting budaya Sunda, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai representasi seluruh wajah budaya Jawa Barat.

“Binokasih ini hanya salah satu representasi dari masyarakat Sunda priangan. Tapi harus lihat dari pemajuan kebudayaan itu, pemerintah diwajibkan untuk melindungi kebudayaan selain misalnya, kalau Sunda sudah ada simbolnya Binokasih. Nanti Kang Dedi ungkap juga simbol Kacirebonan, Kerajaan Tarumanagara, dan Budaya Betawi,” ucapnya.

Ia menegaskan, pendekatan kebudayaan yang terlalu terpusat pada priangan berisiko menyingkirkan identitas lain yang juga memiliki akar sejarah kuat.

“Cirebon juga ada. Di satu sisi kita harus menyeimbangkan, budaya itu bukan priangan saja. Termasuk budaya-budaya lain,” katanya.

Di tengah kritik tersebut, Yogi tetap mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai berhasil mengangkat simbol budaya ke ruang publik dan membangkitkan kebanggaan kolektif.

“Saya melihat Kang Dedi sudah merepresentasikan budaya Sunda dengan Mahkota Binokasih. Sebagai orang Sunda juga saya bangga,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa keberanian mengangkat simbol harus diikuti dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Yogi mendorong Pemprov Jawa Barat segera menyusun kebijakan konkret, berupa kalender budaya resmi yang mengakomodasi seluruh entitas budaya.

“Saya meminta Kang Dedi untuk segera memutuskan kepgub misal tahun baru cina sudah ada tanggalnya. Tahun baru Cirebon, tahun baru betawi seperti apa,” ucapnya.

Menurutnya, keberagaman budaya dalam satu provinsi bukan persoalan, melainkan kekuatan yang harus diatur dengan adil.

“Saya tidak melihatnya etnosentris tapi penerimaan budaya itu di suatu daerah,” tuturnya.

Selain aspek budaya, kirab Binokasih juga dinilai membawa efek ekonomi langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Saya setuju dengan konsep mengarak Mahkota Binokasih bisa menggerek ekonomi juga. Lihat di situ berapa UMKM misal jualan siomay laku gara-gara orang melihat karnaval,” katanya.

Meski demikian, ia menilai penyelenggaraan kirab masih jauh dari optimal jika dibandingkan dengan festival kelas nasional maupun internasional.

“Menurut saya kemarin tidak terlalu meriah-meriah banget. Beda dengan Jember Festival, Banyuwangi Festival. Jadi kritik saya ini harus di internasionalisasi dibuat profesional,” tandasnya.***