Dedi Mulyadi Rombak 7 OPD Pemprov Jabar, Dari 38 Dirampingkan Jadi 31 Unit
Pemprov Jabar bakal memangkas jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari 38 menjadi 31 unit. Perampingan birokrasi ini dilakukan untuk menekan belanja.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar bakal memangkas jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari 38 menjadi 31 unit. perampingan birokrasi ini dilakukan untuk menekan belanja operasional, sekaligus memperbesar alokasi anggaran bagi kepentingan publik.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, penataan kelembagaan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan fiskal, terutama setelah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Dedi, kondisi tersebut menuntut Pemprov Jabar menyesuaikan struktur organisasi agar kemampuan keuangan daerah tetap dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
"Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," kata Dedi, seusai pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jabar yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Selasa (17/11/2026).
Dalam rancangan penataan tersebut, sejumlah dinas dan badan akan dilebur berdasarkan kesamaan urusan pemerintahan. Dari total tujuh penggabungan yang direncanakan, struktur perangkat daerah Pemprov Jabar akan berkurang dari 38 menjadi 31 unit.
Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman menjelaskan penggabungan tersebut mencakup tujuh kelompok perangkat daerah.
Pertama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.
Ketiga, Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan. Keempat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).
Kelima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Keenam, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Ketujuh, penggabungan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan urusan ketahanan pangan, serta penataan urusan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
Herman merinci, jumlah dinas akan berkurang dari 26 menjadi 21, sedangkan badan turun dari sembilan menjadi tujuh. Sehingga, jumlah perangkat daerah yang diatur melalui perda berubah dari 38 menjadi 31 unit.
Sementara itu, unsur pendukung seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat tidak mengalami perubahan. Penataan biro-biro di lingkungan Setda akan dibahas melalui peraturan gubernur tersendiri.
Meski demikian, penggabungan tidak akan langsung diterapkan secara serentak. Pemprov Jabar menyiapkan tahapan pelaksanaan, dengan mempertimbangkan stabilitas birokrasi dan ketersediaan jabatan.
Pada tahap pertama, tiga penggabungan ditargetkan efektif mulai 2027, yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dukcapil dengan DP3AKB.
"Pengisiannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga yang direncanakan efektif mulai 2027," ujar Herman.
Penyesuaian struktur kepegawaian juga akan mengikuti jumlah pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun. Herman menyebut, terdapat enam pejabat eselon II yang diperkirakan purnatugas sepanjang 2026-2027.
Sementara itu, empat penggabungan lainnya akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Skema tersebut disiapkan agar pengurangan jabatan tidak menimbulkan kekosongan posisi yang mengganggu jalannya pemerintahan.
Terkait pemanfaatan gedung perkantoran setelah peleburan OPD, Herman mengatakan pihaknya masih melakukan pemetaan. Pemprov Jabar akan mengoptimalkan aset yang tersedia tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Adapun besaran penghematan anggaran dari perampingan organisasi tersebut belum ditetapkan. Herman menyebut perhitungan efisiensi masih dalam proses pendalaman.
"Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami," pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

