Dedi Mulyadi Salahkan Pusat, Imbas Gagal Bayar Rp621 Miliar Pemprov Jabar Kepada Kontraktor

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, gagal bayar atau tunda bayar belanja pembangunan di 2025 lalu, sejatinya tidak akan terjadi bila pemerintah pusat tak mengurangi dana bagi hasil (DBH).

Jika DBH diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Jabar pada 2025 lalu, kata dia, maka tidak akan ada gagal bayar yang dilakukan Pemprov kepada kontraktor.

"Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar," ujar Dedi, dikutip Rabu 7 Januari 2026.

Kendati demikian, utang Rp621 miliar tersebut kata dia, pasti akan dibayarkan di APBD 2026. Terlebih saat ini telah ada pemasukan ke kas daerah, sebesar Rp2 triliun.

Di mana dari jumlah tersebut, telah digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan lainnya sehingga menyisakan dana Rp800 miliar di kas daerah. 

Sebelumnya, di 2025 Pemprov Jabar melakukan serapan belanja secara efektif. Silpa atau sisa saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025, hanya menyisakan Rp500 ribu.

Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, keuangan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silpa yang minim pada 2025 menandakan belanja APBD dilakukan secara efektif.

"Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel," ucapnya.

Kondisi silpa 2025 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun. Herman berharap, pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat.