Dedi Mulyadi Tegaskan Sayembara Begal Bukan Ajak Main Hakim Sendiri

INILAHKORAN.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons berbagai kritik terhadap kebijakan pemberian hadiah bagi warga yang membantu menangkap pelaku kejahatan jalanan, mulai dari begal, pencuri, copet, jambret, hingga perampok.

Salah satu kritik datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu aksi main hakim sendiri.

Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan bahwa tujuan utama sayembara bukan untuk mendorong masyarakat menghukum pelaku di tempat, melainkan agar pelaku dapat diamankan hidup-hidup dan diproses sesuai ketentuan hukum.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan otokritik terhadap sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap jambret, tangkap rampok," ujar Dedi melalui akun media sosialnya, Minggu (26/7/2026).

Menurut Dedi, selama ini banyak pelaku pencurian yang justru menjadi korban amuk massa setelah tertangkap. Tidak sedikit kasus yang berakhir dengan kematian pelaku sebelum sempat menjalani proses hukum.

Ia mengatakan, fenomena tersebut terjadi pada berbagai jenis tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian hasil pertanian milik warga.

"Sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau main hakim ramai-ramai, yang berujung pada kematian," katanya.

Dedi meyakini pemberian hadiah akan mengubah cara pandang masyarakat ketika berhasil menangkap pelaku kejahatan. Warga, menurutnya, akan lebih memilih menyerahkan pelaku kepada aparat dibanding meluapkan emosi dengan kekerasan.

"Ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan," ujarnya.

Selain menjadi bentuk apresiasi bagi warga yang membantu penegakan hukum, hadiah tersebut juga diharapkan dapat meringankan sebagian kerugian yang dialami korban tindak kriminal.

Dedi juga menepis anggapan bahwa kebijakan itu dapat dimanfaatkan melalui rekayasa kejahatan demi memperoleh hadiah. Ia menegaskan, hadiah hanya akan diberikan apabila pelaku benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, telah ditetapkan sebagai tersangka, dan menjalani penahanan sesuai prosedur hukum.

"Uang diberikan setelah pelaku pembegalan atau pelaku maling yang ditangkap memang betul maling, kemudian menjadi tersangka dan ditahan. Mana mungkin ada orang pura-pura ingin ditahan hanya untuk mendapatkan imbalan," jelasnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi penyaring agar penghargaan tidak diberikan hanya berdasarkan tuduhan sepihak atau skenario yang direkayasa.

Dedi juga menanggapi kritik yang menyebut pemerintah seharusnya lebih fokus membuka lapangan kerja ketimbang menggelar sayembara penangkapan pelaku kriminal.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menarik investasi dan menekan angka pengangguran. Namun, ia menilai penyebab kejahatan tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi.

"Kita setiap hari berusaha menyelesaikan pengangguran dan membangun investasi. Tetapi pencurian, kejahatan, maling, dan sejenisnya tidak melulu karena menganggur," katanya.

Menurut Dedi, faktor lingkungan sosial, kebiasaan, hingga keberadaan jaringan kriminal terorganisasi turut menjadi penyebab meningkatnya aksi kejahatan. Bahkan, ia menyebut sebagian pelaku yang beroperasi di Jawa Barat berasal dari luar daerah.

"Pelaku kejahatan ini tidak semuanya orang Jawa Barat. Banyak yang bukan warga Jawa Barat," ungkapnya.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus begal dan pencurian jalanan, Dedi mengajak masyarakat untuk tidak takut menghadapi pelaku kejahatan. Ia memastikan aparat keamanan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di berbagai titik rawan.

"Jangan begal yang menjadi berkuasa dan membuat rasa takut dalam pikiran kita. Justru kita harus membuat begal takut kepada kita," tegasnya.

Meski demikian, Dedi memastikan seluruh masukan dan kritik, termasuk dari Yusril Ihza Mahendra, akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kami menerima kritik dengan sepenuh hati, untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat," tandasnya.***