Dedi Mulyadi Ultimatum Penertiban Kabel Semrawut, di Jabar Wajib “Masuk Tanah”

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melancarkan penataan infrastruktur, dengan membidik persoalan yang selama ini dianggap sepele namun berdampak besar, kabel udara yang semrawut di ruang publik.

Dedi menegaskan, era kabel bergelantungan harus diakhiri. Ia mendorong seluruh jaringan telekomunikasi dan kelistrikan dialihkan ke sistem bawah tanah sebagai standar baru tata kota modern.

“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan berbahaya,” ujar Dedi, Selasa (5/5/2026).

Tak sekadar wacana, ia memasang tenggat tegas. Pada 2029, pusat-pusat kota di Jawa Barat ditargetkan sudah bersih dari kabel udara yang tak tertata.

“Target kita jelas, 2029 kota-kota di Jawa Barat sudah bebas dari kabel semrawut,” ucapnya.

Strategi dimulai dari jantung pemerintahan, kawasan Gedung Sate di Bandung. Lokasi ini dipilih sebagai model penataan, sebelum diperluas ke daerah lain seperti Karawang, dengan melibatkan operator telekomunikasi dan pemangku kepentingan terkait.

“Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate. Itu simbol. Kalau di sana rapi, daerah lain harus ikut,” katanya.

Lebih jauh, Dedi mengingatkan bahwa persoalan kabel bukan semata soal estetika kota. Risiko teknis yang ditimbulkan dinilai jauh lebih serius, mulai dari gangguan jaringan hingga potensi kebakaran.

“Kabel yang tidak tertata itu rawan putus, rawan kebakaran, dan membahayakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan,” ujarnya.

Untuk menghindari praktik proyek yang tidak sinkron, ia menekankan pentingnya integrasi dalam setiap pekerjaan infrastruktur. Model “gali-tutup” yang kerap merusak trotoar dan jalan diminta dihentikan.

“Tidak boleh lagi ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi karena kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali kita bangun, harus tuntas. Jangan ada gali-tutup yang merusak fasilitas publik,” sambungnya.

Dedi juga menggarisbawahi pentingnya keseragaman kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar tidak muncul ketimpangan penataan di lapangan.

“Provinsi dan kabupaten/kota harus satu pola. Kalau tidak, yang rapi hanya sebagian, yang lain tetap semrawut,” tegasnya.

Menurutnya, program kabel bawah tanah ini bukan sekadar penataan visual, melainkan bagian dari lompatan besar menuju standar kota modern di Jawa Barat.

“Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas, lebih tertib, lebih aman, dan punya standar infrastruktur yang baik. Ini bukan proyek jangka pendek, ini fondasi masa depan Jawa Barat,” tandasnya.***