Dimotori KPK, Grafik MCP Kabupaten Cirebon Membaik

Untuk Kabupaten Cirebon, grafik evaluasi Monitoring Center Prevention (MCP) relatif membaik. MCP yang dimotori KPK, hingga akhir Oktober 2022 menunjukan hasil yang cukup menggembirakan. 

Dimotori KPK, Grafik MCP Kabupaten Cirebon Membaik
Sekda Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai mengatakan, poin evaluasi MCP Kabupaten Cirebon naik berada di angka poin 75. Angka tersebut lebih tinggi dari daerah lain di wilayah Ciayumajakuning. (maman suharman)

INILAHKORAN, Cirebon - Untuk Kabupaten Cirebon, grafik evaluasi Monitoring Center Prevention (MCP) relatif membaik. MCP yang dimotori KPK, hingga akhir Oktober 2022 menunjukan hasil yang cukup menggembirakan. 

Sekda Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai mengatakan, poin evaluasi MCP Kabupaten Cirebon naik berada di angka poin 75. Angka tersebut lebih tinggi dari daerah lain di wilayah Ciayumajakuning.

Menurutnya, dalam grafik tersebut poin paling besar diperoleh dari sektor perencanaan dan penganggaran. Nilainya ada 83 poin, lalu sektor perizinan dengan poin 94. Disusul pengadaan barang dan jasa dengan poin 87.

Baca Juga : Hari Santri, Ribuan Santri Gerak Jalan Kerukunan di Asrama Haji

"Indikator MCP terus kita tingkatkan, Alhamdulillah hasilnya positif, poin yang kita dapat bisa kita tingkatkan lagi. Saya pikir masih ada waktu tersisa sampai akhir tahun," kata Hilmi, Minggu 30 Oktober 2022.

Hilmi menjelaskan, ada dua sektor yang akan digenjot Pemkab Cirebon.  Hal itu supaya poin MCP Kabupaten Cirebon bisa ditingkatkan. Di sisi lain, program tersebut seiring dengan sistem program pencegahan tindak pidana korupsi KPK di daerah.

"Yang masih harus ditingkatkan adalah pengawasan APIP dan pengelolaan BMD, ini kalau dioptimalkan maka poin kita bisa naik lagi. Waktunya masih ada sampai akhir bulan november," akunya.

Baca Juga : HISNU Gelar Istigosah di Tasikmalaya, Ribuan Santri Berdoa Untuk Ganjar

Dirinya menambahkan, tindak lanjut dari evaluasi MCP tersebut adalah untuk mengakselerasi capaian MCP. Caranya, dengan melengkapi eviden penilaian. Di samping itu, Sekda kabupaten dan kota harus memimpin langsung capaian MCP pada daerahnya masing-masing.  

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani