Disdik Kota Bandung Gandeng Dinkes dan DKPP, Awasi Kelaikan Makan Gratis

INILAHKORAN, Bandung - Pemkot Bandung melibatkan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengawasan program makan bergizi gratis (MBG), guna memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada peserta didik.

Kadisdik kota bandung, Asep Saeful Gufron mengatakan, pengawasan dilakukan secara lintas sektor oleh Dinas Pendidikan (disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

"Sebagian besar satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memang belum memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Karena itu, Pak Wali Kota meminta agar Dinkes dan DKPP mendampingi dan menilai apakah SPPG tersebut layak atau tidak," kata Asep Saeful Gufron, Selasa 14 Oktober 2025.

Dijelaskan ia, saat ini tercatat ada 87 SPPG yang sudah beroperasi dan tiga lainnya masih dalam proses. Sehingga total akan menjadi 90 titik layanan penyedia makanan gratis.

Asep menambahkan, program MBG baru mencakup sekitar 62,58 persen peserta didik atau sekitar 312.840 siswa dari total 499.862 peserta didik di jenjang TK, SD, MI, MTs dan SMK. Data tersebut berasal dari sistem Dapodik milik disdik dan Kementerian Agama.

"Semua jenjang, termasuk SMA juga bisa dapat. Tapi SMA bukan ranah kami. Yang kami awasi itu TK, SD, SMP dan madrasah," ucapnya.

Guna memastikan makanan yang diberikan aman dikonsumsi kata Asep, setiap sekolah kini diwajibkan membentuk tim pengawas makanan. Tim ini bertugas memeriksa kondisi makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

"Makanan harus dicek dulu, dilihat apakah berlendir atau tidak. Dicium apakah berbau. Jika dirasa tidak layak, sekolah tidak langsung memutuskan. Harus koordinasi dulu dengan Dinkes dan DKPP. Setelah dicek, baru dibuat berita acara jika memang terbukti tidak layak," ujar dia.

Ia menambahkan, dengan melibatkan tiga dinas dalam proses pengawasan. Pihaknya berharap, program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak siswa. Tetapi juga menjamin makanan yang disediakan aman dan layak konsumsi.