Disnakertrans Jabar Sebar Edukasi K3 di Gedung Pemerintahan dan Perusahaan

INILAH, Bandung - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, mayoritas perusahaan besar swasta di Jabar telah menerapkan fasilitas untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan kecil.

Menurut dia, yang menjadi kendala, adalah adanya anggapan bahwa menerapkan K3 adalah investasi yang besar.

"Padahal jika berpikir secara jangka panjang penerapan K3 itu malah lebih meningkatkan produktifitas," ujar Taufik usai meninjau Gedung Bappeda Jabar, akhir pekan ini. 

Baca Juga : Ada Potensi Investasi, Disparbud Jabar Akan Kawal KEK Lido Sesuai Tupoksi

Taufik melanjutkan, demikian pula di gedung pemerintahan yang sejauh ini masih banyak yang belum menerapkan fasilitas K3. Karena itu, pihaknya terus melakukan edukasi bersama satuan tugas di sejumlah dinas. 

"Mulai tahun kemarin kita melalukan uji riksa itu di Gedung Sate , kemudian sekarang baru di Bappeda. Karena selama ini justru di pemerintahan pun belum mengetahui apa itu K3," katanya.

Diketahui, ada dua hal yang ditinjau pada  uji riksa ini, di mana berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang peraturan pelaksanaannya di atur di Permenaker No 6  tahun 2017 tentang k3 elevator dan escalator. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 05 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

Baca Juga : Pemprov Jabar Targetkan Pemilahan Sampah Mencapai 90 Persen pada 2028

Khusus di gedung pemerintahan, di mana kerap kali melakukan agenda rapat dalam gedung khususnya sebelum Pandemi Covid-19 terjadi. Karena itu, K3 pada lingkungan kerja harus benar-benar dimiliki. Misalnya saja berkaitan dengan cahaya dan udara.