Disperindag Jabar Sikapi Kenaikan Harga Beras dan Langkanya Minyakita di Pasar

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan menerangkan, kenaikan harga beras dan kelangkaan minyak goreng minyakita sejatinya tidak perlu terjadi bila merujuk pada ketersediaan saat ini.

Dia memprediksi, anomali ini tidak lepas dari adanya sejumlah oknum pelaku usaha yang sengaja mengambil kesempatan seiring merebaknya isu inflasi. Maka dari itu, dia meminta kepada pelaku usaha untuk tidak merugikan masyarakat, dengan memainkan harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng di pasaran.

"Saat ini berkembang ada kenaikan harga dari beras, katanya langka minyak goreng untuk minyakita. Untuk beras, kami kemarin sudah berkumpul dan menjelaskan dengan Bulog. Pertama ketersediaan, TPH meyakinkan surplus. Nah yang perlu kita awasi, di tengah. Sumber sampai pasar. Disini ada peran pemerintah melalui Bulog," ujarnya di Gedung Sate, Selasa 31 Januari 2023.

Terkait minyak goreng, pihaknya akan mengundang Kemendag dan BUMN yang ditugaskan untuk mensuplai minyak goreng. Gambaran saya harusnya tidak boleh terjadi, karena setelah kasus tahun lalu. Seharusnya sistem sudah mulai baik, tinggal kita mengendalikan di sisi tengah. Harapan saya, para produsen terus menghasilkan. Pelaku usaha, distributor hingga supplier, mari kita sama-sama memberi pelayanan masyarakat.

Iendra menambahkan, seharusnya pelaku usaha menaati aturan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Meski diakuinya hal tersebut tidak berdampak signifikan, lantaran dipengaruhi hukum ekonomi.

"Seperti tahun lalu, kita ingatkan harus kembali ke HET (Harga Eceran Tertinggi). Kita harus terlibat dalam perdagangan tapi tidak bisa secara massif. Tapi paling tidak kita bisa mencontohkan waktu mendatangkan tangki minyak curah cuma disalahgunakan. Itulah bisnis," ucapnya.

Guna mengantisipasi penimbunan, Iendra mengaku akan melibatkan Polda Jabar agar tidak sampai meresahkan masyarakat. Mengingat sudah kerap terjadi kasus penimbunan, untuk menggerek harga dengan membuat kelangkaan barang di pasaran.

"Penindakan, kita menggandeng tim pangan dari Polda. Lebih fokus pada penimbunan. Tapi yang dilakukan Polda, tidak langsung dibawa ke ranah hukum tapi minta segera dikeluarkan barang untuk disebarkan kepada masyarakat. Apabila kedua kali, ketiga kali, baru masuk ke tindakan hukum," tambahnya.

Selain itu, pihaknya turut mendorong BUMD Agro Jabar selaku pengelola Pusat Distribusi Provinsi (PDP) untuk mulai bergerak dalam menstabilkan komoditas, khususnya beras yang menjadi fokus pada saat ini. Mengingat PDP bertujuan untuk memotong mata rantai alur distribusi bahan pokok, agar harga tidak melambung tinggi.

"Jabar pun akan masuk di distribusi dan perdagangan, menugaskan PT Agro Jabar. Kemarin kita baru meresmikan sarana dan prasarananya, PDP di Purwakarta. Sudah bergerak, diawali komoditas beras. Harapan kami berkembang dengan komoditas bahan pokok yang langka dan sebagainya, karena fungsinya sama seperti Bulog untuk menyediakan stok dan distribusi supaya lebih merata ke Jawa Barat," terangnya.*** (yuliantono)