DPRD Jabar Bongkar Masalah SMK, Lemahnya Data Lulusan Jadi Akar Persoalan Pendidikan
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto menilai, lemahnya pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto menilai, lemahnya pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menjadi akar persoalan utama yang menghambat pengembangan pendidikan vokasi di Jawa Barat.
Selama ini, laporan pendidikan dinilai terlalu menonjolkan sisi keberhasilan, sementara data krusial terkait kondisi lulusan pasca kelulusan masih sangat minim.
Padahal, tanpa data yang komprehensif dan jujur, perbaikan kebijakan pendidikan SMK dinilai sulit dilakukan secara tepat sasaran.
George menekankan pentingnya pendataan alumni SMK yang dilakukan secara berkelanjutan. pendataan tersebut mencakup persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian, bekerja di luar kompetensinya, berwirausaha, menganggur, hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurutnya, data alumni menjadi fondasi utama dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan vokasi, baik di tingkat daerah maupun pusat. Tanpa basis data yang kuat, arah pengembangan SMK berpotensi tidak sejalan dengan kebutuhan riil dunia kerja.
“Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita perlu jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan,” ujar George dikutip Rabu 28 Januari 2026.
Ia juga menyoroti praktik pendidikan yang selama ini dinilai berjalan apa adanya, tanpa ditopang data yang solid serta dukungan sarana dan prasarana yang benar-benar mengikuti perkembangan industri.
George menegaskan, SMK harus mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Karena itu, penguatan kurikulum harus berjalan seiring dengan penyediaan fasilitas pembelajaran yang modern dan sesuai standar industri.
“SMK harus dibekali ilmu dan fasilitas yang mendukung dunia kerja. Ini menjadi masukan penting untuk kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan pendidikan vokasi ke depan lebih berbasis data dan kebutuhan nyata,” tandasnya.***
Editor : JakaPermana
